LPSK Lindungi 86 Korban Ledakan SMA Negeri 72 Jakarta

BahasBerita.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) baru-baru ini menerima permohonan perlindungan dari Polda Metro Jaya untuk 86 anak korban ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta. Insiden ledakan yang melukai 96 orang ini berlangsung saat kegiatan salat Jumat di area masjid sekolah, tanpa menimbulkan korban jiwa. Fokus utama LPSK adalah memastikan pemulihan komprehensif bagi korban, mencakup aspek fisik, psikologis, dan pendidikan, dengan pendekatan jemput bola yang aktif menjangkau sekolah dan rumah sakit tempat perawatan korban.

Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta terjadi saat proses ibadah berlangsung di masjid sekolah, menyebabkan kepanikan dan luka pada sejumlah siswa dan pegawai sekolah. Berdasarkan data resmi dari Polda Metro Jaya, jumlah korban Luka sebanyak 96 orang, dengan 86 di antaranya adalah anak-anak. Penanganan awal oleh aparat kepolisian bersama TNI AL dilakukan dengan sterilisasi lokasi kejadian guna memastikan situasi aman dan mendukung proses pendataan korban. Tidak ada laporan korban meninggal dunia dalam insiden ini, sehingga penanganan lebih terfokus pada pemulihan dan pencegahan dampak yang berkelanjutan.

Sejak hari pertama ledakan, LPSK mengambil tindakan cepat dengan mengunjungi langsung lokasi kejadian dan rumah sakit yang merawat para korban. Susilaningtias, Wakil Ketua LPSK, menjelaskan bahwa lembaganya menitikberatkan pada upaya perlindungan menyeluruh yang meliputi pemulihan fisik, kesehatan mental, serta keberlanjutan pendidikan demi mencegah terjadinya putus sekolah akibat trauma. “Proses restitusi juga menjadi bagian penting, di mana korban berhak atas penggantian kerugian dan dukungan hukum yang tidak hanya bersifat medis tetapi juga psikososial,” tutur Susilaningtias dalam konferensi pers resmi.

Pasca-insiden, dampak psikologis sangat terlihat di lingkungan sekolah. Beberapa siswa mengajukan permohonan pindah sekolah karena trauma mendalam dan ketakutan berulang. SMA Negeri 72 kemudian menyediakan opsi pembelajaran hybrid, yakni perpaduan daring dan luring, guna mengakomodasi kebutuhan setiap siswa. Dukungan psikologis intensif diberikan bersama tenaga profesional yang berkoordinasi dengan LPSK dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Chico Hakim, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, menegaskan bahwa “Pemerintah sangat memperhatikan aspek kesehatan mental anak-anak korban, karena masa depan mereka harus dijaga agar tidak terganggu akibat peristiwa ini.”

Dalam investigasi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Densus 88 Antiteror Polri, pelaku ledakan diidentifikasi sebagai anak berkonflik hukum (ABH) yang sebelumnya pernah mengalami perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Namun, hingga kini kondisi kesehatan pelaku belum memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan secara mendalam. Irjen Pol Asep Edi Suheri, Kapolda Metro Jaya, menegaskan kepada publik bahwa ledakan tersebut merupakan tindakan kriminal biasa, bukan aksi terorisme. “Kami menekankan bahwa kasus ini adalah persoalan internal sekolah dan anak-anak, dengan motif yang masih dalam penyidikan, bukan tindakan teror,” jelas Irjen Asep.

Respons dari berbagai pihak, termasuk Komisi C DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menunjukkan dukungan penuh terhadap langkah penanganan korban yang simultan. Pemerintah memfokuskan upaya pada koordinasi lintas institusi, melibatkan LPSK, Kepolisian, Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, dan instansi terkait guna memberikan layanan yang terpadu. Komisi C DPRD juga menginstruksikan pengawasan ketat terhadap kasus perundungan di sekolah untuk mencegah tragedi serupa di masa depan. Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, mengimbau seluruh sekolah di ibu kota meningkatkan kewaspadaan dan melakukan sosialisasi hak-hak korban agar lingkungan pendidikan lebih aman dan suportif.

Penanganan insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta memberikan pelajaran penting akan perlunya protokol keamanan dan dukungan komprehensif bagi korban anak dalam lingkungan pendidikan. LPSK bersama aparat penegak hukum dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak anak korban dan mendukung proses pemulihan sehingga masa depan mereka tidak terhambat oleh trauma yang berkepanjangan.

Proses investigasi pelaku yang merupakan ABH masih terus berjalan dengan pendekatan yang humanis, mengedepankan aspek hukum dan perlindungan anak. Pada saat bersamaan, pemerintah dan lembaga terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keamanan sekolah dan penanganan bullying, agar kejadian serupa dapat dicegah dengan efektif.

Langkah-langkah lanjutan akan difokuskan pada penguatan perlindungan hukum dan mental korban, termasuk restitusi kerugian, serta peningkatan koordinasi antar lembaga. Insiden ini juga menjadi alarm bagi dunia pendidikan untuk menegakkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan atau intimidasi dalam bentuk apa pun. Dengan peran aktif lembaga perlindungan, aparat hukum, dan pemerintah daerah, korban ledakan di SMA Negeri 72 diharapkan dapat pulih secara utuh dan kondisi sekolah kembali kondusif.