Komitmen Gubernur Bali Jaga Kelestarian Hutan Mangrove Denpasar

BahasBerita.com – Gubernur Bali baru-baru ini menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam menjaga kelestarian hutan mangrove di Denpasar, sambil tetap membuka ruang bagi pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pernyataannya, Gubernur menekankan bahwa setiap aktivitas pembangunan di kawasan mangrove harus mematuhi regulasi lingkungan yang ketat untuk memastikan ekosistem pesisir tetap terlindungi. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah Bali dalam menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dan konservasi lingkungan yang menjadi kunci keberlanjutan wilayah pesisir.

Situasi terkini menunjukkan adanya rencana pembangunan infrastruktur di sekitar hutan mangrove Denpasar yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, kawasan mangrove merupakan ekosistem vital yang berfungsi sebagai habitat berbagai jenis flora dan fauna serta sebagai pelindung alami garis pantai dari erosi dan badai. Gubernur Bali menegaskan bahwa pembangunan tersebut tidak boleh mengorbankan fungsi ekologis mangrove yang krusial. “Mangrove bukan hanya hutan bakau, tetapi juga penyangga kehidupan pesisir. Oleh karena itu, pembangunan harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan berorientasi pada keberlanjutan,” ujarnya dalam diskusi terbuka bersama jajaran pemerintah dan ahli lingkungan.

Pemerintah provinsi Bali selama ini telah menerapkan berbagai kebijakan lingkungan yang mendukung konservasi mangrove, termasuk penerapan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan pemberian izin lingkungan yang ketat. Regulasi ini memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan harus melalui evaluasi dampak lingkungan yang komprehensif sebelum dapat dilanjutkan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bali menambahkan bahwa “Setiap pembangunan di kawasan mangrove wajib melibatkan kajian mendalam agar tidak merusak habitat alami dan tetap menjaga fungsi ekosistem pesisir.”

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Denpasar sebagai ibu kota provinsi menghadapi tantangan untuk mengembangkan infrastruktur dan ekonomi tanpa mengabaikan aspek lingkungan. Mangrove yang tersebar di kawasan pesisir Denpasar memiliki peran strategis dalam mitigasi perubahan iklim melalui penyerapan karbon dan perlindungan terhadap banjir rob. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat setempat, dan para ahli lingkungan menjadi sangat penting untuk mengelola pembangunan dengan pendekatan ekosistem.

Pemerintah Bali juga mengambil pelajaran dari keberhasilan konservasi mangrove yang telah dilakukan di daerah lain, seperti di Kabupaten Banyuwangi dan Kalimantan Timur, di mana pembangunan ramah lingkungan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus melestarikan kawasan pesisir. Contoh tersebut menjadi acuan dalam menyusun kebijakan yang mengedepankan sinergi antara pembangunan ekonomi dan pelestarian alam. “Kami ingin memastikan bahwa Denpasar tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga mempertahankan keindahan dan fungsi lingkungan yang menjadi modal utama kehidupan masyarakat pesisir,” kata Gubernur.

Dampak pembangunan yang tidak terkontrol terhadap ekosistem mangrove dapat mengancam keanekaragaman hayati, mengganggu fungsi perlindungan garis pantai, serta menurunkan kualitas lingkungan hidup. Namun, dengan penerapan regulasi yang ketat serta pengawasan berkelanjutan, potensi risiko tersebut dapat diminimalisasi. Pemerintah Bali menggarisbawahi pentingnya transparansi dan keterlibatan publik dalam setiap tahapan pembangunan guna mendapatkan dukungan dan masukan dari masyarakat, terutama mereka yang tinggal di sekitar kawasan mangrove.

Berikut ini tabel ringkasan kebijakan dan regulasi lingkungan yang diterapkan untuk pembangunan di kawasan mangrove Denpasar serta contoh keberhasilan konservasi mangrove di daerah lain sebagai perbandingan:

Langkah selanjutnya, pemerintah Bali berencana mengintensifkan dialog multi-pihak yang melibatkan akademisi, praktisi lingkungan, masyarakat adat, dan sektor swasta untuk merancang model pembangunan berkelanjutan yang bisa diterapkan di Denpasar. Gubernur juga menyampaikan harapan agar masyarakat turut aktif menjaga dan memanfaatkan hutan mangrove secara bijak. “Perlindungan mangrove adalah tanggung jawab bersama. Dengan sinergi yang kuat, kita dapat mewujudkan pembangunan yang tidak hanya maju secara ekonomi tetapi juga lestari secara ekologis,” pungkasnya.

Ke depan, sikap tegas dan kebijakan terpadu pemerintah provinsi Bali akan menjadi kunci dalam mengelola kawasan hutan mangrove Denpasar. Dengan pendekatan yang berbasis ilmu pengetahuan, regulasi yang ketat, serta partisipasi masyarakat, peluang untuk menciptakan ekosistem pesisir yang sehat sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan semakin terbuka lebar. Hal ini juga menjadi contoh penting bagi daerah lain dalam menyeimbangkan antara konservasi lingkungan dan kebutuhan pembangunan di Indonesia.