Habib Gerindra Tuding Koalisi Sipil Lalai Risiko Pasal KUHAP Baru

BahasBerita.com – Habib Gerindra secara tegas menuding Koalisi Sipil lalai atas risiko serius yang terkandung dalam pasal baru KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang sedang dibahas intensif di Dewan Perwakilan Rakyat menjelang akhir tahun 2025. Tudingan ini muncul di tengah perdebatan sengit di ruang legislasi, yang memicu ketegangan di antara fraksi politik serta kalangan masyarakat sipil dan aktivis hukum. Tuduhan Habib Gerindra menyoroti potensi dampak negatif perubahan KUHAP terhadap hak-hak dasar warga negara dan proses penegakan hukum di Indonesia.

KUHAP sebagai kerangka hukum yang mengatur tata cara penyidikan, penuntutan, dan proses persidangan pidana, tengah mengalami revisi legislatif yang memuat sejumlah pasal baru dianggap kontroversial. Salah satu pasal yang menjadi sorotan antara lain terkait kewenangan aparat dalam penahanan dan pemeriksaan yang dinilai dapat melemahkan perlindungan hak tersangka atau terdakwa. Proses revisi ini melibatkan berbagai fraksi politik di DPR dengan dinamika dukungan dan penolakan yang cukup kompleks. Fraksi pendukung revisi mengklaim perubahan tersebut untuk mempercepat proses hukum, namun sejumlah fraksi lain dan kelompok masyarakat sipil mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Habib Gerindra, yang merupakan tokoh politik senior dari Partai Gerindra, mengekspresikan kekecewaannya dengan menuding Koalisi Sipil—yang terdiri dari berbagai partai dan lapisan masyarakat sipil sebagai pemerhati hukum—tidak serius memandang risiko pasal baru ini. Dalam pernyataannya kepada awak media, Habib Gerindra menyatakan, “Koalisi Sipil tampak abai terhadap akibat panjang pasal baru ini yang berpotensi mengikis hak-hak fundamental warga negara. Padahal diskursus ini harus didasari kehati-hatian dan pemahaman mendalam agar hukum tidak menjadi alat penindasan.” Ia menggarisbawahi bahwa pasal tersebut mengandung unsur yang dapat dimanfaatkan oleh aparat untuk memperpanjang masa penahanan tanpa pengawasan memadai, sehingga berpotensi melanggar prinsip-prinsip peradilan yang adil.

Di sisi lain, juru bicara Koalisi Sipil yang dihubungi menyatakan bahwa mereka tengah melakukan kajian mendalam terkait pasal baru KUHAP tersebut. “Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap perubahan dalam KUHAP tidak merugikan hak-hak sipil dan tidak membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan,” ujar perwakilan Koalisi. Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang membantah tudingan Habib Gerindra secara eksplisit, sehingga suasana di DPR kian memanas seiring dengan semakin ketatnya negosiasi antarfraksi.

Perdebatan politik ini juga melibatkan sejumlah ahli hukum yang memberikan pandangan kritis terhadap perubahan KUHAP. Profesor Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Dr. Rini Handayani, menilai bahwa kerangka KUHAP harus memperkuat bukan melemahkan perlindungan hak asasi manusia. “Setiap pasal baru harus diuji dampaknya secara mendalam terhadap process fairness dan keberimbangan kuasa dalam sistem peradilan,” tegasnya. Penegasan ini diperkuat oleh sejumlah aktivis masyarakat sipil yang telah melayangkan protes dan memo ke DPR, mendesak agar revisi KUHAP dilakukan dengan partisipasi publik yang lebih transparan dan inklusif.

Kekhawatiran terbesar terkait pasal baru KUHAP ini adalah potensi pelanggaran hak-hak tersangka, antara lain perpanjangan masa penahanan tanpa pengawasan keras, pembatasan akses kepada pengacara, dan peningkatan kewenangan aparat dalam pemeriksaan tanpa mekanisme pengawasan independen. Implikasi dari pasal ini bisa berdampak langsung pada peningkatan kasus penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dan melemahkan asas praduga tak bersalah. Berbagai komunitas hak sipil dan organisasi non-pemerintah khawatir hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan sistemik dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum.

Situasi ini juga mencerminkan ketegangan lebih luas dalam politik Indonesia saat ini menjelang akhir tahun, di mana isu-isu hukum dan hak asasi menjadi medan tarik-menarik antara kekuatan politik yang ingin memperkuat pengawasan hukum dan yang lebih fokus pada percepatan proses hukum demi stabilitas politik. Posisi Koalisi Sipil yang dianggap kurang agresif oleh Habib Gerindra memperlihatkan adanya perbedaan strategi politik dalam menghadapi revisi undang-undang strategis ini.

Pada tingkat lebih luas, revisi KUHAP 2025 ini menjadi sorotan utama berbagai media dan publik yang mulai mempertanyakan bagaimana kualitas demokrasi dan penegakan hukum akan berlangsung di masa depan. Analisis pakar mengindikasikan bahwa revisi tersebut sejatinya bisa menjadi peluang untuk reformasi hukum secara substantif jika didukung dengan transparansi dan partisipasi publik yang memadai. Namun, risiko dominasi kepentingan politik tertentu tetap membayang-bayangi proses legislasi ini.

Ke depan, DPR diperkirakan akan menggelar beberapa sidang paripurna untuk membahas dan memutuskan pasal-pasal kontroversial ini. Beberapa fraksi, termasuk fraksi Gerindra dan pendukung Koalisi Sipil, diprediksi akan mengupayakan perlawanan agar pasal-pasal yang dinilai bermasalah bisa dikaji ulang atau dibatalkan. Sementara itu, publik dan media terus menuntut keterbukaan dan akuntabilitas agar revisi KUHAP tidak mengorbankan hak-hak sipil.

Situasi ini membuka peluang pergerakan advokasi hukum dari masyarakat sipil dan aktivis untuk memperkuat kesadaran hak asasi dan pengawasan legislatif. Selain itu, kemungkinan munculnya pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi juga tidak bisa diabaikan jika pasal baru tersebut disahkan tanpa perubahan signifikan.

Sebagai rangkuman, dinamika politik dan hukum di DPR terkait pasal baru dalam KUHAP ini menggambarkan betapa kompleksnya proses legislasi yang melibatkan beragam kepentingan dan tekanan. Tuduhan Habib Gerindra terhadap Koalisi Sipil menyoroti perlunya kehati-hatian dan kesungguhan dalam menjaga keseimbangan antara percepatan hukum dan perlindungan hak masyarakat sipil di Indonesia.

Dalam perkembangan berikutnya, perhatian seluruh lapisan masyarakat perlu diarahkan kepada proses legislasi ini agar pembaruan KUHAP benar-benar memperkuat sistem hukum Indonesia tanpa mengesampingkan hak-hak sipil dan prinsip keadilan. Langkah DPR dan partai politik dalam merumuskan pasal-pasal terbaru harus menjadi cerminan dari komitmen memperbaiki tata kelola hukum serta menjaga keseimbangan demokrasi di Indonesia.