Banjir Bandang Sumatera 2024: Dampak Perubahan Iklim & Ulah Manusia

BahasBerita.com – Banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tahun ini telah menjadi alarm keras terkait dampak parah perubahan iklim dan aktivitas manusia yang tak terkontrol. Wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menghadapi curah hujan ekstrem mencapai 300-390 mm per hari yang memicu longsor dan banjir besar. BMKG menegaskan bahwa pembentukan siklon tropis Senyar di Selat Malaka, fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya, menjadi pemicu utama cuaca ekstrem ini. Namun, aktivitas deforestasi yang luas memperparah kondisi, membuat tanah kehilangan daya serap dan mempercepat terjadinya banjir bandang.

Menurut Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, siklon tropis Senyar membuka babak baru dalam pola cuaca Sumatera dan wilayah sekitarnya. “Terbentuknya siklon tropis di Selat Malaka merupakan kejadian langka yang tahun ini membawa curah hujan yang sangat tinggi secara konsisten, memicu terjadinya bencana hidrometeorologi di berbagai daerah,” ujar Faisal. Kondisi ini diperparah oleh penurunan tutupan hutan yang mencapai lebih dari 700.000 hektare dalam beberapa tahun terakhir, termasuk di kawasan kritis Leuser dan Batang Toru. Deforestasi massif tersebut mengurangi fungsi ekologis hutan sebagai penyangga hidrologis utama dan mengakibatkan sedimentasi sungai serta aliran air yang tidak terkendali.

Pengaruh manusia melalui deforestasi dan kerusakan lahan menjadi faktor kunci krisis yang dialami saat ini. Riza Chalid, pengamat lingkungan yang juga meneliti dampak deforestasi di Sumatera, menyoroti bahwa “eksploitasi sumber daya tanpa mitigasi dan rehabilitasi berkelanjutan ibarat bom waktu bencana yang akhirnya meledak saat curah hujan ekstrem terjadi.” Data dari Universitas Gadjah Mada (UGM) memperlihatkan bahwa daerah aliran sungai (DAS) yang mengalami deforestasi berat menunjukkan peningkatan signifikan risiko banjir dan longsor, sebab kehilangan tutupan lahan alami yang biasanya mampu menyerap limpasan air.

Dari sisi sosial dan ekonomi, banjir bandang ini menyebabkan korban tewas dan hilang yang terus bertambah, dengan ribuan warga harus mengungsi dari rumah mereka. Infrastruktur vital seperti jembatan, jalan, dan fasilitas publik rusak parah, menimbulkan biaya pemulihan yang sangat besar dan menghambat aktivitas ekonomi lokal. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pemerintah daerah telah mengintensifkan upaya evakuasi, distribusi bantuan, serta monitoring dampak bencana, namun tantangan akan terus berlanjut tanpa penanganan akar masalah secara menyeluruh.

Upaya mitigasi yang tengah digalakkan berfokus pada rehabilitasi ekosistem utama seperti hutan Leuser dan Batang Toru yang menjadi benteng alami penahan erosi dan banjir. BMKG juga memperkuat sistem peringatan dini untuk memberikan informasi cepat terkait potensi cuaca ekstrem. “Memperbaiki tata kelola hutan dan mempercepat reforestasi menjadi langkah paling krusial untuk mengembalikan fungsi hidrologis yang menurun,” kata seorang pakar hidrologi dari UGM. Selain itu, edukasi masyarakat dan pengembangan kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan menjadi prioritas agar keseimbangan alam dan manusia kembali terjaga.

Kondisi saat ini menegaskan bahwa banjir bandang di Sumatera bukan semata-mata bencana alam biasa, melainkan sinyal nyata dari dampak kombinasi perubahan iklim global dan tindakan manusia yang merusak lingkungan. Apabila mitigasi serius dan langkah kebijakan berbasis sains tidak segera diambil, risiko tragedi serupa bahkan lebih besar akan menghantui kawasan ini. Pemerintah diharapkan meningkatkan koordinasi lintas sektor sekaligus mengoptimalkan peran lembaga penelitian dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kesiapsiagaan bencana.

Bencana ini menjadi peringatan kritis bagi Indonesia bahwa perubahan iklim dan eksploitasi alam tanpa kontrol serius menghasilkan konsekuensi yang sangat nyata dan merugikan bangsa. Langkah mitigasi terpadu antara rehabilitasi hutan, penguatan sistem peringatan dini, kebijakan pembangunan ramah lingkungan, serta kesadaran masyarakat menjadi kunci utama untuk menghindari tragedi serupa di masa depan. Peluang dan tanggung jawab pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan sangat besar demi menjaga Sumatera dan ekosistem nasional dari ancaman hidrometeorologi yang semakin menguat di era pemanasan global ini.