Nusron Wahid Laporkan 554 Ribu Hektare Sawah Hilang dalam 5 Tahun

BahasBerita.com – Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), melaporkan kepada Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia kehilangan sekitar 554 ribu hektare lahan sawah akibat alih fungsi menjadi kawasan industri dan perumahan selama lima tahun terakhir. Laporan tersebut disampaikan dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta yang menegaskan pentingnya pengendalian ketat terhadap konversi lahan pertanian demi menjaga ketahanan pangan nasional yang tengah menghadapi tekanan serius.

Menurut Nusron Wahid, hilangnya lahan sawah ini tersebar merata di berbagai wilayah Indonesia, yang berdampak langsung pada kapasitas produksi beras nasional. Data menunjukkan bahwa target proteksi lahan sawah sebesar 87 persen belum tercapai, karena dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi dan kabupaten/kota, persentase perlindungan lahan sawah hanya mencapai 67,8 persen dan 41 persen. Kondisi ini menurutnya sudah dalam tahap darurat yang mengancam swasembada pangan Indonesia. “Kita harus segera merevisi RTRW untuk memperkuat proteksi lahan sawah agar tidak terus berkurang,” ujar Nusron.

Pemerintah merespons kondisi ini dengan beberapa kebijakan dan program strategis. Salah satunya adalah revisi RTRW dengan memperketat aturan alih fungsi lahan pertanian. Selain itu, Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Pertanian tengah menjalankan program cetak sawah baru dengan target penambahan sekitar 480 ribu hektare sawah baru pada akhir 2026. Program ini fokus pada ekstensifikasi lahan di wilayah-wilayah yang masih potensial, termasuk daerah-daerah terpencil seperti Papua, yang menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan lokal. “Cetak sawah baru ini menjadi solusi jangka menengah untuk menggantikan lahan sawah yang hilang akibat pembangunan,” kata Nusron.

Selain cetak sawah baru, pemerintah juga mengintensifkan pemanfaatan lahan sawah yang sudah ada melalui program pompanisasi nasional guna meningkatkan produktivitas lahan eksisting. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produksi beras tanpa harus menambah lahan baru secara besar-besaran. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama karena kebutuhan pembangunan kawasan industri dan perumahan yang terus meningkat, yang mendorong konversi lahan sawah terutama di pulau Jawa.

Dampak dari alih fungsi lahan sawah ini tidak hanya dirasakan pada penurunan luas lahan, tetapi juga berpotensi mengganggu ketahanan pangan nasional yang menjadi prioritas utama pemerintah. Pembangunan kawasan industri dan perumahan yang tidak diimbangi dengan pengelolaan lahan pertanian yang berkelanjutan akan mengancam suplai beras nasional dan menghambat capaian swasembada pangan yang telah dicanangkan.

Presiden Joko Widodo menyatakan komitmennya untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia dengan menegaskan pentingnya pengelolaan lahan pertanian yang berkelanjutan. “Swasembada pangan adalah tujuan utama kita, dan itu hanya bisa tercapai jika kita mampu melindungi dan mengelola lahan pertanian dengan baik,” ujarnya dalam pertemuan tersebut. Presiden juga menekankan perlunya sinergi antara kementerian dan pemerintah daerah dalam pengendalian alih fungsi lahan agar kebijakan ini berjalan efektif.

Laporan terbaru yang disampaikan Nusron Wahid juga menyoroti ketidaksesuaian antara kebutuhan pembangunan dan urgensi untuk mempertahankan lahan sawah yang produktif. Urbanisasi dan ekspansi kawasan industri di Jawa menjadi faktor utama penyebab tingginya laju konversi lahan sawah, sementara pemerintah berupaya mengimbangi dengan program cetak sawah baru di luar pulau Jawa. Strategi ini sekaligus menegaskan pentingnya revisi kebijakan tata ruang yang lebih responsif terhadap kondisi lapangan dan kebutuhan ketahanan pangan.

Sinergi antar kementerian seperti ATR/BPN, Kementerian Pertanian, serta pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam mengendalikan alih fungsi lahan. Pengawasan ketat terhadap pelaksanaan revisi RTRW dan program cetak sawah juga diharapkan dapat mempercepat pencapaian target ketahanan pangan nasional. Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah optimistis mampu memperbaiki kondisi lahan pertanian dan menjaga produksi beras nasional agar tetap stabil di tengah tekanan pembangunan nasional.

Ke depan, revisi RTRW yang akan memperkuat proteksi lahan sawah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadi kebutuhan mendesak. Hal ini sekaligus menuntut komitmen dan kedisiplinan semua pihak untuk menegakkan aturan guna memastikan ketahanan pangan Indonesia tidak terganggu akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Program cetak sawah baru dan intensifikasi produksi pun harus dijalankan secara masif dan terkoordinasi untuk menjamin suplai pangan nasional yang berkelanjutan.

Pemerintah juga diharapkan terus memonitor dampak kebijakan ini secara berkala serta melibatkan pemangku kepentingan terkait agar kebijakan dan program yang dijalankan dapat memberikan hasil optimal. Dengan demikian, Indonesia dapat tetap menjaga posisi sebagai negara dengan ketahanan pangan yang kuat di tengah dinamika pembangunan dan perubahan penggunaan lahan.