Trump Desak MA Cabut Kewarganegaraan Bayi AS, Kontroversi Jus Soli

BahasBerita.com – Donald Trump baru-baru ini mengeluarkan desakan kepada Mahkamah Agung Amerika Serikat agar mencabut kewarganegaraan bayi yang lahir di wilayah AS. Pernyataan ini menjadi bahan perdebatan sengit di kalangan politik dan hukum nasional, mengingat kebijakan kewarganegaraan di AS selama ini didasarkan pada prinsip jus soli yang memberikan hak otomatis kepada bayi yang lahir di negara tersebut. Meski demikian, hingga kini belum ada keputusan resmi atau bukti hukum yang mendukung permintaan tersebut, dan Mahkamah Agung sendiri belum memberikan respons formal terkait isu ini.

Menurut hukum Amerika Serikat, kewarganegaraan seseorang yang lahir di wilayah negara ini secara otomatis diatur oleh prinsip jus soli, yang tercantum dalam Amandemen Ke-14 Konstitusi AS. Prinsip ini menjamin setiap anak yang lahir di tanah AS, tanpa memandang status kewarganegaraan orang tua, berhak mendapatkan kewarganegaraan AS. Dalam sebuah unggahan di platform media sosial pribadinya, Truth Social, Donald Trump menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus segera diubah karena dianggap memicu imigrasi ilegal dan penyalahgunaan sistem kewarganegaraan. Ia mendesak Mahkamah Agung untuk meninjau kembali dan mencabut hak kewarganegaraan tersebut bagi bayi yang lahir di AS dari orang tua non-warga negara secara ilegal.

Mahkamah Agung AS hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai desakan ini. Para ahli hukum konstitusi menilai bahwa perubahan kebijakan kewarganegaraan seperti yang diusulkan Trump menghadapi tantangan hukum yang sangat berat. “Prinsip jus soli sudah menjadi pilar kewarganegaraan AS selama lebih dari satu abad dan telah ditegakkan oleh berbagai putusan pengadilan tertinggi,” ujar Prof. William Henderson, pakar hukum konstitusi dari Universitas Georgetown. Ia menambahkan bahwa penghapusan kewarganegaraan otomatis bagi bayi yang lahir di AS akan membutuhkan amandemen konstitusi atau undang-undang federal yang sangat sulit disahkan di Kongres.

Sejarah kebijakan kewarganegaraan AS memang sudah lama mengadopsi jus soli sebagai dasar hak kewarganegaraan, dimulai dari Amandemen Ke-14 pada abad ke-19 yang bertujuan melindungi hak-hak warga pasca-perbudakan. Isu kewarganegaraan bayi yang lahir di AS dengan orang tua imigran ilegal sering menjadi topik hangat dalam debat politik, terutama dalam konteks kebijakan imigrasi dan keamanan perbatasan. Donald Trump sendiri dikenal vokal dalam mendorong kebijakan imigrasi yang ketat selama masa kepresidenannya dan terus mengangkat isu ini dalam kampanye politiknya hingga kini.

Dalam wawancara dengan media nasional, pengamat politik Lydia Ramirez menilai bahwa desakan Trump ini lebih berfungsi sebagai strategi politik untuk menguatkan basis pendukung konservatif yang menentang imigrasi ilegal. “Permintaan ini memicu perdebatan sosial dan hukum yang mendalam, tetapi pada prakteknya sulit diwujudkan tanpa perubahan legal yang fundamental,” kata Ramirez. Ia menambahkan bahwa isu ini bisa memperuncing polarisasi politik dan menimbulkan dampak sosial yang luas, terutama bagi komunitas imigran dan kelompok minoritas.

Jika Mahkamah Agung mempertimbangkan permintaan ini, maka dampaknya akan sangat signifikan secara sosial dan hukum. Penghapusan kewarganegaraan otomatis akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ribuan bayi yang lahir di AS, serta berpotensi menimbulkan persoalan hak sipil dan kemanusiaan. Proses perubahan kebijakan tersebut juga harus melalui amandemen konstitusi atau legislasi baru di tingkat federal, yang memerlukan dukungan mayoritas anggota Kongres dan kemungkinan referendum publik. Selain itu, reaksi dari kelompok hak asasi manusia dan komunitas imigran dipastikan akan sangat kuat, menuntut perlindungan hak dan keadilan bagi warga negara baru.

Berikut ini tabel perbandingan prinsip kewarganegaraan jus soli dan opsi yang diusulkan Trump:

Permintaan Donald Trump ini masih perlu pengawasan ketat dari publik dan para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan didasarkan pada proses hukum yang transparan dan menghormati hak asasi manusia. Ke depan, perkembangan kasus ini akan menjadi sorotan utama dalam dinamika politik dan hukum di Amerika Serikat, terutama menjelang pemilihan dan pembahasan kebijakan imigrasi terbaru. Berita ini akan terus diperbarui seiring adanya respons resmi dari Mahkamah Agung dan badan legislatif terkait.

Secara keseluruhan, klaim bahwa Donald Trump mendesak pencabutan kewarganegaraan bayi yang lahir di AS memang benar adanya berdasarkan pernyataannya di platform Truth Social. Namun, hingga saat ini desakan tersebut masih sebatas wacana politik tanpa dukungan hukum yang konkret. Sistem kewarganegaraan AS tetap berdasar pada prinsip jus soli, dan perubahan kebijakan tersebut menghadapi rintangan hukum dan politik yang signifikan. Masyarakat dan pengamat hukum diharapkan terus mengikuti perkembangan ini dengan kritis dan berdasarkan fakta yang valid.