Survei Inventure: Ancaman PHK Bukan Kekhawatiran Utama Masyarakat

BahasBerita.com – Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ternyata bukan menjadi kekhawatiran utama masyarakat Indonesia saat ini. Berdasarkan penelitian terbaru yang dilakukan oleh Inventure bekerja sama dengan Alvara Research Center, hanya sekitar 16% masyarakat yang menyatakan khawatir dengan potensi PHK di tengah tekanan ekonomi dan dinamika sektor manufaktur. Riset tersebut mengungkap bahwa faktor utama yang lebih memicu keresahan publik justru adalah krisis ekonomi secara umum, isu lingkungan, serta pengaruh disinformasi yang menyebar di media sosial.

Penemuan ini memberikan gambaran baru terkait persepsi masyarakat terhadap kondisi perekonomian dan dunia kerja yang tengah berlangsung. Meskipun ancaman PHK tetap ada, terutama di sektor manufaktur padat karya yang menghadapi tekanan akibat tarif impor Amerika Serikat terhadap produk ekspor Indonesia, kekhawatiran publik lebih difokuskan pada dampak luas dari ketidakpastian ekonomi dan informasi negatif yang membanjiri ruang digital.

• Kekhawatiran Masyarakat pada Faktor Ekonomi dan Informasi Publik

Menurut data survei Inventure dan Alvara Research Center, tekanan ekonomi menempati porsi terbesar dalam daftar kekhawatiran masyarakat saat ini. Kondisi ini dipengaruhi oleh perlambatan aktivitas sektor manufaktur, indikasi dari penurunan Indeks Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang menunjukkan adanya kontraksi di segmen padat karya. Selain itu, isu lingkungan dan risiko polarisasi sosial akibat disinformasi di media sosial turut memperparah keresahan masyarakat.

Dr. Siti Rahmawati, analis ekonomi dari Alvara Research Center, menjelaskan, “Masyarakat merasakan tekanan ekonomi yang cukup signifikan yang diperparah oleh arus informasi yang seringkali tidak akurat di media sosial. Fenomena doom scrolling—kebiasaan menelusuri informasi negatif secara berlebihan—menambah tingkat kecemasan masyarakat sehingga ketidakpastian ekonomi terasa semakin berat.”

Tekanan ini secara langsung berpengaruh pada tingkat stres dan kesehatan mental masyarakat, terutama di kalangan pekerja sektor manufaktur yang relatif rentan terhadap fluktuasi permintaan ekspor. Keterbatasan perlindungan sosial pun memperbesar risiko dampak sosial dari kian rawannya lapangan kerja.

• Ancaman PHK di Sektor Manufaktur dan Produk Ekspor Indonesia

Di tengah kekhawatiran non-PHK yang lebih dominan, risiko pemutusan hubungan kerja di sektor manufaktur tetap menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius. Sektor padat karya seperti elektronik, tekstil, alas kaki, dan furnitur terganggu akibat tarif impor Amerika Serikat yang dikenakan pada produk ekspor Indonesia. Kebijakan tarif tersebut berpotensi menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar global, mengakibatkan turunnya permintaan dan volume penjualan.

Penurunan Indeks PMI manufaktur juga mencerminkan perlambatan produksi yang berujung pada kemungkinan pemangkasan tenaga kerja. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Inventure, Bapak Agus Santoso, “Jika tekanan dari tarif impor dan perlambatan ekonomi global terus berlangsung, kita bisa menghadapi gelombang PHK yang signifikan, terutama di sektor padat karya yang menjadi tulang punggung ekspor Indonesia.”

Risiko PHK ini sejalan dengan dinamika global yang menghadirkan tantangan baru, termasuk perubahan pola konsumsi dan digitalisasi produksi yang menggeser kebutuhan tenaga kerja.

• Dampak Sosial dan Kesehatan Mental Akibat Tekanan Informasi Negatif

Fenomena doom scrolling dan penyebaran disinformasi yang massif memperburuk kondisi kesehatan mental masyarakat yang sudah berada di bawah tekanan ekonomi. Studi dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia menunjukkan bahwa paparan terus-menerus terhadap berita negatif dan kabar bohong di media sosial memperparah kecemasan, stres, dan rasa ketidakpastian yang dirasakan masyarakat.

Individu yang terdampak terutama adalah pekerja di sektor manufaktur yang menghadapi ketidakpastian akan keberlangsungan pekerjaan mereka. Kondisi ini tidak hanya menambah beban psikologis tetapi juga berdampak pada produktivitas dan semangat kerja.

Sebagaimana dikatakan oleh Psikolog Klinik Dr. Anita Susanti, “Ketidakpastian di sektor pekerjaan yang selama ini menjadi penghasilan utama, dikombinasikan dengan banjir berita negatif, sangat berpotensi meningkatkan gangguan mental seperti kecemasan dan depresi, terutama pada kelompok pekerja rentan.”

• Implikasi dan Langkah Penanganan Kedepan

Mengingat risiko yang ada, perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan harus diperluas tidak hanya pada ancaman PHK tetapi juga pengelolaan informasi dan perlindungan sosial bagi pekerja. Kementerian Ketenagakerjaan bersama pelaku industri diharapkan memperkuat program pelatihan ulang, dukungan kesehatan mental, serta adaptasi digitalisasi yang inklusif.

Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, menyatakan, “Kita harus mempercepat percepatan digitalisasi industri yang mampu mempertahankan pekerja dan meminimalkan pemutusan hubungan kerja sekaligus memperluas lapangan kerja di era baru.”

Pengelolaan informasi publik juga sangat penting untuk menghindari kepanikan berlebihan dan mengurangi dampak buruk disinformasi. Publik perlu dibekali dengan literasi digital untuk menghadapi arus informasi yang semakin masif di media sosial.

Strategi penanganan ini diharapkan dapat menstabilkan kondisi sektor manufaktur, menjaga keberlangsungan produk ekspor Indonesia, serta mengurangi tekanan sosial dan psikologis yang dirasakan masyarakat luas.

Ke depan, tekanan ekonomi dan dinamika global masih menjadi tantangan berat yang harus dihadapi sektor manufaktur Indonesia. Namun, hasil riset menunjukkan bahwa kekhawatiran utama masyarakat lebih kompleks daripada sekadar ancaman PHK. Penanganan yang holistik dan sinergis antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat menjadi kunci agar situasi tidak semakin memburuk secara sosial maupun ekonomi.

Masyarakat diharap dapat lebih kritis dalam menerima informasi dan pemerintah diharapkan lebih responsif dalam mengelola dampak sosial dari kondisi ekonomi agar stabilitas ketenagakerjaan dan kesehatan mental tetap terjaga di tengah perubahan yang cepat.