Revisi UU PPSK 2025: Aturan Baru Pajak Offshore & Kewenangan DPR

BahasBerita.com – Pembahasan revisi Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Sistem Keuangan (UU PPSK) tengah berlangsung intensif di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bulan ini. Revisi ini bertujuan menyelaraskan regulasi perpajakan Indonesia dengan standar perjanjian pajak internasional terbaru yang dirilis oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Selain itu, revisi UU PPSK juga memasukkan regulasi baru terkait pelaporan keuntungan offshore serta memperluas kewenangan pengadilan pajak dalam hal pemanggilan dan penyidikan pajak. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum pajak dan mengurangi sengketa yang selama ini kerap dialami perusahaan besar.

Pembaharuan yang diusulkan dalam revisi UU PPSK mencakup beberapa aspek krusial. Pertama, penyesuaian standar treaty pajak internasional mengacu pada pedoman OECD yang baru, khususnya dalam menangani isu transfer pricing dan profit shifting yang dilakukan melalui skema offshore profit. Regulasi baru ini menetapkan kewajiban pelaporan yang lebih ketat bagi perusahaan yang memiliki keuntungan di luar negeri, guna menghindari praktik penghindaran pajak lintas negara. Kedua, revisi memberikan penguatan kewenangan pengadilan pajak, termasuk hak pemanggilan saksi dan dokumen yang lebih luas, guna mempercepat proses penyidikan dan penyelesaian sengketa pajak. Hal ini menjadi respons atas permasalahan panjang dalam penegakan hukum pajak yang selama ini kurang optimal.

Mengacu pada latar belakang pembahasan, harmonisasi regulasi pajak nasional dengan standar internasional OECD menjadi kebutuhan mendesak. OECD sendiri telah menetapkan standar global untuk mengatur pajak lintas negara, terutama menyangkut penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional melalui mekanisme offshore profit. Di Indonesia, sengketa pajak yang melibatkan perusahaan besar dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko kerugian negara. DPR menilai bahwa revisi UU PPSK dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas penegakan pajak.

Dampak dari revisi UU PPSK ini diperkirakan signifikan, baik bagi aparat penegak hukum maupun dunia usaha. Dengan penguatan kewenangan pengadilan pajak, proses penyidikan sengketa pajak dapat berlangsung lebih efisien dan memberikan rasa keadilan yang lebih baik bagi wajib pajak dan negara. Regulasi offshore profit yang lebih ketat memaksa perusahaan melakukan pelaporan yang transparan dan jujur, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan. Sebaliknya, perusahaan yang selama ini memanfaatkan celah regulasi dalam mengalihkan keuntungan ke luar negeri harus menyesuaikan strategi perpajakan mereka. Secara makro, revisi ini dapat membantu mengurangi praktik penghindaran pajak dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Dalam diskusi resmi DPR, Ketua Komisi XI yang membidangi keuangan menyampaikan bahwa revisi UU PPSK merupakan langkah strategis dalam menindaklanjuti komitmen Indonesia terhadap standar perpajakan internasional. “Kami berupaya agar regulasi nasional tidak kalah dengan dinamika global, khususnya dalam hal perpajakan internasional yang semakin kompleks,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) memberi tanggapan positif namun menekankan perlunya sosialisasi menyeluruh agar pelaku usaha dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan regulasi baru tanpa mengganggu kelangsungan bisnis. “Kepastian hukum dan transparansi menjadi kunci, tapi implementasi harus mempertimbangkan aspek bisnis agar tidak menimbulkan beban berlebihan,” katanya.

Proses pembahasan revisi UU PPSK diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir tahun ini, dengan jadwal pengesahan yang ditargetkan pada paripurna DPR setelah melalui mekanisme konsultasi lintas komisi dan evaluasi oleh pemerintah. Setelah pengesahan, pemerintah bersama otoritas pajak akan melakukan sosialisasi intensif kepada wajib pajak dan stakeholder terkait. Tak kalah penting, pengadilan pajak juga akan mendapatkan pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk mengoptimalkan kewenangan baru yang diamanatkan undang-undang.

Pembaruan regulasi ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk lebih menguatkan sistem perpajakan nasional yang tidak hanya mengikuti perkembangan global, tetapi juga mampu memberikan kepastian dan keadilan bagi seluruh pihak. Pengawasan terhadap praktik offshore profit dan sengketa pajak diharapkan semakin ketat, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Ke depannya, respons dari dunia usaha dan efektivitas pelaksanaan UU PPSK yang direvisi akan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan reformasi sistem keuangan Indonesia.

Tabel di atas merinci aspek utama revisi UU PPSK beserta dampak langsungnya terhadap berbagai pihak terkait. Pembaruan ini selaras dengan upaya pemerintah memperkuat tata kelola perpajakan dan mencegah praktik penghindaran pajak yang merugikan negara.

Dengan demikian, revisi UU PPSK menjadi instrumen penting dalam reformasi perpajakan Indonesia yang semakin berorientasi pada kepatuhan, transparansi, dan harmonisasi dengan standar global. Masyarakat dan dunia usaha perlu mencermati perubahan ini agar dapat beradaptasi dengan kebijakan perpajakan yang dinamis dan berkeadilan. DPR dan pemerintah akan terus memonitor pelaksanaan regulasi baru untuk memastikan tujuan reformasi tercapai secara optimal.