Progres Divestasi Freeport Papua Capai Kesepakatan Oktober 2025

BahasBerita.com – Komite Otonomi Khusus (Otsus) Gubernur Papua dan pemerintah pusat tengah intensif membahas kemajuan proses divestasi tambahan saham PT Freeport Indonesia. Negosiasi yang mengarah pada kenaikan kepemilikan saham pemerintah Indonesia menjadi 63 persen, dengan penambahan 12 persen saham, sedang berada pada tahap finalisasi. Target penyelesaian disepakati pada Oktober 2025. Sementara itu, keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua sebagai pemegang saham baru menjadi sorotan utama, mengingat perpanjangan izin operasi tambang Freeport yang kini berlaku hingga tahun 2041.

Perundingan yang melibatkan berbagai pihak tersebut merupakan bagian penting dari penataan kepemilikan saham PT Freeport Indonesia setelah sebelumnya pemerintah menguasai 51 persen saham. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa penambahan saham 12 persen merupakan bagian dari syarat perpanjangan izin operasi tambang agar tetap beroperasi hingga 2041. “Penambahan saham ini adalah hasil kesepakatan strategis antara pemerintah dan Freeport, termasuk fasilitasi dari Danantara Indonesia sebagai badan pengelola investasi,” ujarnya.

Danantara Indonesia berperan sebagai mediator investasi yang membantu proses akuisisi saham oleh pemerintah dan BUMD Papua. Dalam rapat koordinasi terakhir, Komite Otsus bersama Gubernur Papua secara aktif memberikan masukan dan memastikan keputusan divestasi dapat mengakomodasi kepentingan daerah. Gubernur Papua menyatakan, “Kami berkomitmen agar BUMD Papua dapat memiliki saham sehingga manfaat ekonomi dari divestasi ini benar-benar dirasakan masyarakat Papua.” Sejalan dengan itu, Bupati Mimika menambahkan bahwa keterlibatan langsung dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Freeport menjadi langkah strategis untuk mengawal kepemilikan saham daerah.

Peran Komite Otsus Papua menjadi sangat krusial dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan sumber daya alam dan aspirasi masyarakat adat Papua. Masyarakat adat menuntut partisipasi dalam setiap keputusan strategis yang berdampak pada mereka, termasuk penyaluran manfaat ekonomi dan perlindungan lingkungan. Langkah ini diharapkan memberi dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan dan penguatan sosial budaya. Kementerian ESDM bersama kementerian terkait mengawasi ketat agar aspek lingkungan dan sosial melalui mekanisme tata kelola pertambangan dapat dipenuhi secara optimal.

Sejarah divestasi saham Freeport bermula setelah pemerintah Indonesia mengambil alih 51 persen saham dalam beberapa tahun terakhir sebagai bagian dari kebijakan kedaulatan sumber daya alam nasional. Proses ini terus berlanjut dengan tujuan memperkuat kontrol negara sekaligus membuka peluang keterlibatan pemerintah daerah melalui BUMD Papua. Dengan perpanjangan izin operasi hingga tahun 2041, momentum saat ini menjadi tonggak penting yang menentukan arah pengelolaan tambang Grasberg dan pengembangan smelter Freeport sebagai bagian dari program hilirisasi mineral nasional.

Kalangan pemerhati kebijakan sumber daya alam mengingatkan pentingnya transparansi dan fase evaluasi yang tepat selama proses negosiasi divestasi ini untuk menghindari sengketa dan memastikan keberlanjutan investasi. “Keterlibatan Komite Otsus dan para pemangku kepentingan lokal harus diiringi dengan regulasi yang memadai dan pengawasan efektif,” kata seorang analis kebijakan energi yang dikutip dari laporan industri.

Langkah ke depan meliputi penyelesaian pengalihan saham secara lengkap dan implementasi mekanisme pengelolaan investasi yang mengutamakan kepentingan lokal dan nasional. Rencana eksplorasi tambang baru dan pengembangan smelter Freeport juga menjadi bagian dari agenda strategis guna mendukung pertumbuhan ekonomi Papua dan Indonesia secara luas. Dengan peran Komite Otsus yang terus aktif memastikan aspirasi masyarakat Papua terakomodasi, harapan besar tercipta untuk menciptakan tata kelola yang lebih adil dan berkelanjutan.

Pemerintah pusat dan daerah di Papua diharapkan dapat menjaga sinergi dalam pengawasan dan evaluasi menyeluruh atas pengoperasian tambang, termasuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Untuk masyarakat adat, program divestasi ini membuka peluang untuk mendapatkan posisi yang lebih kuat dalam bisnis tambang dan pengembangan daerah. Sementara bagi Indonesia, kepemilikan saham yang lebih besar menjadi bagian dari strategi nasional kedaulatan energi dan mineral yang menopang pembangunan jangka panjang.

Negosiasi finalisasi divestasi saham Freeport menjadi bukti nyata transformasi tata kelola sumber daya alam di Indonesia, sekaligus mencerminkan upaya pemerintah mengintegrasikan pelibatan pemerintah daerah dan masyarakat adat ke dalam struktur ekonomi strategis. Penyelesaian tepat waktu pada Oktober 2025 dipandang sebagai titik penting yang menentukan langkah selanjutnya dalam pengelolaan tambang Grasberg dan pengembangan industri hilir mineral di Papua.