Prabowo Janji Sikap Tegas Atasi Pembalakan Liar Hutan Rawan Bencana

BahasBerita.com – Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menindak tegas praktik pembalakan liar di kawasan hutan yang masuk dalam zona rawan bencana lingkungan. Penegasan ini muncul di tengah upaya pemerintah memperkuat pengelolaan hutan lestari dengan teknologi pemantauan terkini dan pelibatan masyarakat lokal sebagai kunci utama pencegahan kerusakan lingkungan yang berpotensi memperparah bencana alam. Langkah ini sejalan dengan kebijakan rehabilitasi kawasan hutan yang dipandang strategis untuk menghambat degradasi tanah, mengurangi risiko tanah longsor, dan mengendalikan banjir yang selama ini sering terjadi akibat pembalakan liar.

Pemerintah di bawah koordinasi Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan sekaligus pengurus aktif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menginisiasi program terobosan yang menggabungkan pengawasan ketat melalui satelit dan drone dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di lapangan. Pendekatan ini mencakup juga pemberdayaan masyarakat setempat agar menjadi mata dan telinga dalam konservasi kawasan hutan. Penggunaan teknologi canggih dipadukan dengan peran serta warga diharapkan mampu mendeteksi dini aktivitas ilegal serta mencegah meluasnya pembalakan liar yang selama ini terkesan sulit dikendalikan karena keterbatasan pengawasan di lokasi hutan terpencil.

Dari segi kebijakan, Prabowo menegaskan bahwa pengelolaan hutan harus berbasis prinsip keberlanjutan dan praktik berkelanjutan yang melibatkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Program ini sekaligus bertujuan menguatkan mitigasi bencana melalui pengelolaan sumber daya alam secara terintegrasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Sejumlah kawasan hutan di wilayah rawan bencana seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Papua menjadi fokus penanganan prioritas dalam upaya melindungi dan mengembalikan ekosistem yang rusak akibat pembalakan liar.

Dampak negatif pembalakan liar terhadap lingkungan kini semakin mengkhawatirkan dengan meningkatnya kerusakan ekosistem hutan, degradasi tanah yang menyebabkan erosi, serta bertambahnya wilayah rawan longsor dan banjir. Data terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir pembalakan liar masih mencatat angka signifikan di beberapa provinsi. Misalnya, di Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan, pembalakan liar mencakup ribuan hektar area yang berkontribusi besar terhadap penurunan kualitas tutupan hutan dan meningkatnya bencana alam di kawasan tersebut.

Pernyataan resmi dari Prabowo menggarisbawahi bahwa “pembalakan liar tidak hanya merusak sumber daya alam tapi juga mengancam keselamatan masyarakat melalui bencana yang bisa dicegah. Oleh karena itu, kita harus menggunakan teknologi terbaru dan memberdayakan masyarakat agar bersama menjaga hutan kita.” Sementara itu, Direktur Konservasi Hutan Kementerian LHK menyampaikan, “Upaya pemantauan berbasis satelit dan drone sudah menunjukkan hasil positif dalam mendeteksi dini kegiatan ilegal, tetapi sinergi dengan aparat di lapangan dan peran aktif masyarakat tetap menjadi kunci keberhasilan.”

Masyarakat lokal yang terdampak langsung atas kerusakan hutan juga memberi tanggapan positif atas inisiatif pemerintah. Siti Nurhayati, seorang tokoh masyarakat di Kalimantan Tengah, menuturkan, “Kita ingin hutan tetap lestari supaya anak cucu kita bisa menikmati hasil alam tanpa harus khawatir longsor lagi. Dengan adanya program ini, kami jadi lebih semangat menjaga hutan dan melaporkan aktivitas mencurigakan.”

Langkah tegas dan terintegrasi ini diharapkan tidak hanya menurunkan angka pembalakan liar secara signifikan, tetapi juga meningkatkan efektivitas mitigasi bencana alam yang berkaitan dengan deforestasi ilegal. Prioritas ke depan akan diberikan pada penguatan koordinasi antar pemerintah daerah, penambahan sumber daya manusia profesional dalam pengawasan, serta inovasi teknologi penginderaan jauh yang lebih akurat dan real-time. Meski begitu, pemerintah menyadari tantangan di lapangan berupa geografis yang sulit dijangkau, potensi konflik kepentingan, serta perlunya sosialisasi yang intensif kepada masyarakat agar dukungan dan partisipasi semakin maksimal.

Upaya jangka panjang ini diharapkan mampu membawa perubahan positif dalam pengelolaan hutan Indonesia sekaligus meminimalkan dampak bencana lingkungan yang selama ini kerap menimpa beberapa daerah. Sinergi antara regulasi ketat, pemanfaatan teknologi, dan penguatan peran masyarakat merupakan strategi multifaset yang diharapkan dapat menjamin keberlanjutan ekosistem hutan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang bertanggung jawab.

Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap pembalakan liar dapat ditekan ke angka minimum sehingga kualitas kawasan hutan kembali pulih dan risiko bencana lingkungan yang selama ini membayangi masyarakat dapat diminimalisir secara berkelanjutan. Upaya ini juga bagian dari komitmen Indonesia dalam mendukung target konservasi global dan menjaga kelangsungan sumber daya alam untuk generasi mendatang.