Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat DPR RI 2026

BahasBerita.com – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama pemerintah mempercepat pembangunan gedung Sekolah Rakyat sebagai solusi nyata atas masalah overcapacity yang kini menghambat penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026/2027. Upaya ini menjadi prioritas mengingat pentingnya penyediaan ruang belajar yang memadai untuk mendukung kualitas pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan 166 unit Sekolah Rakyat sebagai bukti komitmen pemerintah memperkuat sumber daya manusia melalui pendidikan yang inklusif dan merata.

Laporan dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abidin Fikri, mengungkapkan kondisi kritis yang dialami Sekolah Rakyat di berbagai sentra urban, seperti di Pulau Jawa dan Kalimantan. Sekolah-sekolah ini mengalami kelebihan kapasitas yang signifikan, sehingga kapasitas ruang kelas tidak mampu menampung jumlah siswa baru yang mendaftar. “Kenaikan kelas setiap tahunnya menyebabkan kebutuhan ruang belajar bertambah, namun belum diimbangi dengan pembangunan fasilitas yang memadai,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Akibatnya, proses pendaftaran siswa baru terhambat, menimbulkan ketimpangan akses pendidikan di daerah-daerah padat penduduk.

Menanggapi hal tersebut, DPR RI melalui Komisi VIII mendesak percepatan pembangunan sekolah baru agar target penerimaan siswa baru tidak terganggu. Dalam rapat kerja bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf, ditegaskan bahwa langkah percepatan ini harus menjadi prioritas nasional. Menteri Sosial yang juga dikenal dengan julukan Gus Ipul menyatakan, “Pendidikan adalah kunci utama pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pembangunan Sekolah Rakyat harus segera direalisasikan agar tidak terjadi stagnasi dalam penerimaan siswa baru.” Pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan tahap kedua Sekolah Rakyat dengan target menambah kapasitas seratus ribuan siswa di berbagai wilayah strategis.

Peresmian 166 Sekolah Rakyat oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting dalam implementasi program ini. Sekolah-sekolah yang dibangun tersebar di berbagai daerah seperti Kalimantan Timur, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pembangunan sekolah permanen ini menggunakan standar kualitas tinggi dengan fasilitas lengkap untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. “Kami menargetkan penyelesaian pembangunan tahap kedua pada pertengahan tahun 2026, dengan kapasitas menampung lebih dari 112 ribu siswa,” ungkap Dody saat meninjau proyek di Kalimantan Timur. Selain itu, pemerintah daerah juga dilibatkan dalam penyediaan lahan dan fasilitas penunjang agar pembangunan berjalan lancar.

Tabel di atas menunjukkan distribusi pembangunan Sekolah Rakyat tahap pertama dan rencana tahap kedua di berbagai wilayah Indonesia. Angka ini mencerminkan upaya strategis pemerintah dalam meratakan akses pendidikan di seluruh nusantara.

Percepatan pembangunan Sekolah Rakyat membawa dampak positif jangka panjang yang signifikan. Selain mengatasi masalah ruang belajar yang terbatas, keberadaan sekolah baru diharapkan dapat mencegah stagnasi penerimaan siswa baru serta meningkatkan pemerataan pendidikan di daerah tertinggal. Sekolah Rakyat juga berperan strategis dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Anggota Komisi VII DPR, Hendry Munief, menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan terutama dalam hal penyediaan lahan yang memadai dan fasilitas pendukung lainnya. “Kolaborasi ini akan memastikan pembangunan sekolah berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal untuk masyarakat,” ujarnya.

Selain sekolah dasar dan menengah, pemerintah juga mengembangkan Sekolah Vokasi Industri sebagai pelengkap pendidikan formal. Sekolah vokasi ini menyediakan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan industri, sehingga memperbesar peluang lulusan untuk langsung terserap pasar kerja. Kementerian Pekerjaan Umum turut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur pendukung untuk sekolah vokasi, menyesuaikan dengan standar industri modern.

Secara keseluruhan, percepatan pembangunan gedung Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis dalam menyiapkan generasi muda Indonesia yang unggul dan siap menghadapi tantangan global. Komitmen DPR RI dan pemerintah pusat serta daerah menunjukkan keseriusan dalam menjaga keberlanjutan pendidikan yang merata dan berkualitas. Dengan target penyelesaian tahap kedua pada pertengahan tahun 2026, diharapkan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026/2027 tidak lagi terkendala masalah kapasitas sekolah.

Langkah ini juga memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia nasional yang menjadi kunci utama kemajuan bangsa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh ditunda. “Dengan memperkuat Sekolah Rakyat, kita tidak hanya membangun gedung, tetapi juga masa depan Indonesia yang lebih cerah,” tutup Presiden.

Upaya bersama ini menjadi bukti nyata respons cepat pemerintah dan DPR terhadap dinamika kebutuhan pendidikan nasional, sekaligus menjawab tantangan sosial yang selama ini menghambat pemerataan akses belajar di seluruh wilayah Indonesia.