BahasBerita BahasBerita Informasi Terbaru Seputar Internet
BahasBerita.com – Satuan Pengawas Pangan dan Produk Gedung (SPPG) Polda Papua Barat tengah meningkatkan pengawasan keamanan dan mutu pangan sebagai persiapan krusial menjelang pelaksanaan Mid-Year General Election (MBG) di wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan secara intensif melalui inspeksi rutin di pasar dan distribusi pangan, sinergi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Dinas Kesehatan Papua Barat. SPPG menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap pelanggaran standar keamanan pangan demi menjamin kesehatan masyarakat sekaligus kelancaran MBG tahun ini.
• Pengawasan Ketat SPPG Polda Papua Barat Menjelang MBG
SPPG Polda Papua Barat mengambil peran strategis dalam pengawasan mutu pangan dengan menerjunkan personel ke sejumlah titik kritis distribusi pangan di berbagai kabupaten. Kepala SPPG Kombes Pol Agung Setyawan menyampaikan, “Kami melakukan inspeksi secara berkala terhadap pangan segar dan olahan, memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan pangan nasional dan lokal.” Kegiatan pengawasan ini melibatkan pemeriksaan label produk, bahan kandungan, hingga tanggal kedaluwarsa yang berlaku, menyesuaikan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh BPOM dan pemerintah daerah.
Selain itu, SPPG menggandeng Dinas Kesehatan Papua Barat dalam melakukan sampling produk pangan guna analisis laboratorium secara mendalam. Melalui kolaborasi ini, potensi keracunan pangan akibat produk ilegal bisa dideteksi dan dicegah lebih awal. “Kerjasama lintas lembaga ini sangat vital agar pengawasan mencakup seluruh aspek, dari proses produksi hingga distribusi,” jelas Kepala Dinas Kesehatan dr. Lisa Marbun.
• Tantangan Pengamanan Pangan di Papua Barat Selama MBG
Papua Barat menghadapi tantangan khusus dalam menjamin keamanan pangan, terutama terkait karakter geografis yang sulit dijangkau dan praktik distribusi yang belum sepenuhnya terstandarisasi. Faktor ini berpotensi menimbulkan kerawanan seperti peredaran pangan kadaluarsa, penyimpanan yang tidak memenuhi standar, serta pemasukan pangan ilegal dari luar daerah. “Distribusi pangan di wilayah pegunungan dan pulau-pulau menjadi persoalan tersendiri, sehingga pengawasan harus diperketat di lokasi-lokasi tersebut,” ungkap Kombes Agung.
Lebih lanjut, risiko kontaminasi pangan oleh bahan berbahaya seperti pengawet kimia ilegal dan racun mikroba juga menjadi fokus pengawasan. Contoh nyata dari ancaman tersebut adalah penemuan beberapa kasus pangan yang mengandung boraks dan formalin yang masih terjadi di pasar tradisional. SPPG dengan sigap menindak tegas dan mengamankan produk tersebut untuk pengujian lebih lanjut.
• Dampak Positif Kesiapan Pengawasan Pangan bagi Pemerintah dan Masyarakat
Kesiapan pengawasan pangan yang dilakukan oleh SPPG Polda Papua Barat memiliki dampak signifikan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan MBG. Mutu pangan yang terjaga dengan baik akan mengurangi kemungkinan gangguan kesehatan masyarakat yang dapat berpengaruh pada stabilitas sosial dan politik daerah selama proses pemilihan berlangsung. Hal ini mendapat dukungan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Papua Barat, dr. Hendro Wicaksono, “Pengawasan bersama seperti ini menjaga agar setiap warga mendapatkan produk pangan aman, yang tentu memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan MBG.”
SPPG juga sudah mengusulkan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, seperti peningkatan edukasi kepada pelaku usaha pangan mengenai prosedur keamanan pangan dan pembentukan posko pengaduan kerawanan pangan selama masa MBG berlangsung. Menurut Agus Santoso, Sekretaris Daerah Papua Barat, “Pendekatan preventif dan responsif dari aparat pengawas pangan sangat diperlukan agar potensi gangguan keamanan pangan dapat diminimalisir, mendukung pelayanan publik yang optimal.”
Aspek Pengawasan | Kegiatan | Lembaga Terkait | Dampak |
|---|---|---|---|
Inspeksi Pangan | Rutin pemeriksaan pasar dan distributor | SPPG Polda Papua Barat, BPOM | Mendeteksi pangan kadaluarsa dan ilegal |
Sampling dan Analisis | Pengambilan sampel makanan di lapangan | BPOM, Dinas Kesehatan Papua Barat | Mengidentifikasi kandungan berbahaya |
Penegakan Hukum | Penyitaan dan tindakan tegas terhadap pelanggar | SPPG dan Kepolisian | Menjaga kepatuhan terhadap standar keamanan pangan |
Edukasi Pelaku Usaha | Pelatihan dan penyuluhan keamanan pangan | Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan | Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan |
• Strategi Ke depan: Pengamanan Pangan Berkelanjutan di Papua Barat
SPPG Polda Papua Barat bersama institusi terkait berencana memperkuat pengawasan keamanan pangan dengan memperluas jangkauan teknologi digital, seperti aplikasi pelaporan dan pemantauan pangan yang realtime. Hal ini diupayakan agar respons terhadap indikasi pelanggaran dapat lebih cepat dan transparan serta terintegrasi dengan data pemerintah pusat. Penanggung Jawab Operasi SPPG, AKBP Rizal Firmansyah, menyatakan, “Inovasi pemantauan dan sinergi antar lembaga adalah kunci untuk mempertahankan mutu pangan menjelang dan pasca MBG.”
Selain itu, Polda Papua Barat juga menggalakkan kampanye konsumen cerdas di masyarakat agar mengetahui ciri pangan aman dan berani melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem pengawasan pangan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
Dengan kesiapan matang dan dukungan antar lembaga, SPPG Polda Papua Barat optimis mampu menjaga mutu dan keamanan pangan. Hal ini diharapkan memberikan kontribusi nyata pada suksesnya pelaksanaan MBG di Papua Barat sekaligus meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Kegiatan pengawasan pangan yang proaktif dan terstruktur menjadi cerminan upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pangan yang berkualitas dan berkelanjutan di daerah rawan kerawanan pangan seperti Papua Barat.
