Pemprov Sumut Ajukan Ranperda Tambahan Modal untuk Optimasi Aset

BahasBerita.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) baru-baru ini mengajukan rancangan peraturan daerah (ranperda) yang mengatur tentang penambahan modal daerah. Inisiatif ini bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan aset dan infrastruktur lokal sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Utara. Ranperda tersebut rencananya akan menjadi landasan hukum bagi Pemprov Sumut dalam mengoptimalkan modal daerah guna mendukung pembangunan strategis dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan.

Ranperda tambahan modal daerah berisi ketentuan terkait peningkatan modal yang dimiliki oleh pemerintah provinsi melalui optimalisasi aset daerah. Langkah ini mencakup pengelolaan aset tetap dan modal awal di perusahaan daerah, BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), serta investasi publik yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Strategi ini tidak hanya berfokus pada alokasi dana tambahan, namun juga pada tata kelola dan pemanfaatan aset yang lebih efisien untuk memperkuat daya saing ekonomi Sumut. Proses pengajuan rancangan ini kini berada di tahap pembahasan intensif di DPRD Sumut, yang akan mengkaji aspek teknis, fiskal, dan operasional sebelum pengesahan.

Kondisi perekonomian Sumatera Utara menunjukkan kebutuhan mendesak terhadap modal investasi baru guna mendukung berbagai proyek infrastruktur yang strategis, seperti perbaikan jalan, fasilitas publik, dan pengembangan kawasan industri. Optimalisasi aset daerah diyakini menjadi solusi efektif dalam menambah sumber modal tanpa harus sepenuhnya mengandalkan anggaran pusat. Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut yang menempatkan pembangunan ekonomi berbasis aset lokal sebagai prioritas utama. Dengan adanya ranperda ini, Pemprov Sumut diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menciptakan multiplier effect positif bagi pertumbuhan ekonomi regional.

Pejabat Pemprov Sumut menyatakan bahwa keberadaan ranperda tambahan modal sangat krusial dalam mendorong sinergi antara pengelolaan aset daerah dan kebijakan fiskal untuk pembangunan infrastruktur. Kepala Biro Ekonomi Pemprov Sumut, Dr. Hendra Tarigan, menyampaikan, “Ranperda ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat modal daerah untuk investasi pembangunan yang lebih berkelanjutan. Kami ingin mendorong agar aset-aset yang selama ini kurang optimal diolah dengan strategi bisnis yang lebih profesional dan transparan.” Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Sumut, Rudi Halim, mengungkapkan dukungan legislatif terhadap ranperda tersebut namun tetap mengingatkan perlunya pengawasan ketat agar modal tambahan dapat berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat dan bukan sekadar formalitas.

Pandangan para pakar ekonomi daerah juga memberikan gambaran pentingnya langkah ini, terutama dalam konteks daya saing Sumut yang harus beradaptasi dengan dinamika ekonomi nasional maupun global. Menurut Prof. Lina Siregar, ekonom dari Universitas Sumatera Utara, “Optimalisasi modal daerah melalui ranperda menjadi sebuah cara untuk meningkatkan kelincahan fiskal dan kapasitas investasi lokal. Namun, keberhasilan tergantung pada integritas implementasi dan sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk DPRD, BUMD, dan masyarakat.”

Secara praktek, Ranperda tambahan modal akan membuka peluang bagi Pemprov Sumut untuk melakukan berbagai mekanisme investasi, seperti penyertaan modal dalam BUMD yang mengelola infrastruktur transportasi dan energi, serta revitalisasi aset tak produktif menjadi sumber pendapatan baru. Selain itu, regulasi ini menciptakan kerangka hukum yang jelas terkait tata kelola aset milik daerah, termasuk transparansi dalam penggunaan modal dan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah provinsi.

Tahapan selanjutnya dalam proses ranperda ini adalah pembahasan lebih mendalam di DPRD Sumut dan sosialisasi kepada publik serta instansi terkait, khususnya perusahaan daerah dan sektor swasta yang menjadi mitra dalam pengembangan aset. Pemprov harus menyiapkan regulasi implementasi yang rinci agar modal tambahan ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan efisien, mendukung target pembangunan jangka menengah daerah.

Meski potensi manfaat ranperda ini besar, beberapa risiko perlu diantisipasi, seperti korupsi pengelolaan aset, penilaian aset yang tidak akurat, dan resistensi birokrasi terhadap perubahan pengelolaan modal. Oleh sebab itu, penting untuk menerapkan mekanisme pengawasan ketat dan audit berkala yang melibatkan DPRD serta lembaga pengawas independen.

Implementasi kebijakan ini juga diharapkan dapat memperkuat kepercayaan investor terhadap Sumatera Utara sebagai daerah yang menjunjung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Jika terlaksana sesuai rencana, stimulus modal dari aset daerah ini akan mempercepat pembangunan infrastruktur vital, meningkatkan kualitas layanan publik, dan membuka akses investasi yang lebih besar ke sektor produktif Sumatera Utara.

Secara keseluruhan, ranperda tambahan modal yang diajukan Pemprov Sumut merupakan langkah strategis dan integral untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Dengan dukungan regulasi yang tepat dan partisipasi berbagai elemen masyarakat, kebijakan ini berpotensi memperkuat posisi Sumut sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi paling kompetitif di Indonesia. Pihak terkait kini tengah menantikan hasil pembahasan dan pengesahan ranperda tersebut yang akan menentukan langkah konkret berikutnya dalam pengelolaan aset dan modal daerah.