Pemicu Fenomena Thrifting di Indonesia: Analisis Mendalam INDEF

BahasBerita.com – Fenomena thrifting di Indonesia dipicu oleh keinginan masyarakat, terutama anak muda, untuk memiliki barang bermerek dengan harga lebih terjangkau karena keterbatasan finansial. Selain sebagai cara hemat, thrifting juga menjadi simbol status sosial. Namun, tren ini menimbulkan dampak negatif bagi ekonomi, seperti kerugian negara akibat impor pakaian bekas ilegal serta tekanan terhadap industri tekstil lokal. Pemerintah tengah mengupayakan regulasi dan penindakan untuk mengatasi tantangan ini agar keseimbangan ekonomi dan hukum tetap terjaga.

Tren thrifting sendiri sudah menjadi budaya yang berkembang pesat di berbagai kota besar Indonesia, seperti Jakarta dan Depok. Tidak hanya sebagai cara menghemat pengeluaran, fenomena ini juga mencerminkan perubahan pola konsumsi dan gaya hidup yang mengutamakan keberlanjutan dan kreativitas dalam berbusana. Namun, di balik popularitasnya, thrifting membawa berbagai dampak yang kompleks, mulai dari aspek sosial, ekonomi, hingga kebijakan pemerintah yang harus mampu menyeimbangkan kepentingan masyarakat dan industri nasional.

Artikel ini akan mengupas secara mendalam pemicu fenomena thrifting di Indonesia, sejak faktor ekonomi hingga aspirasi sosial, serta dampak yang ditimbulkannya. Selanjutnya akan dianalisis regulasi dan upaya pemerintah menghadapi impor pakaian bekas ilegal, hingga bagaimana persepsi dan peran anak muda dalam mempopulerkan thrifting sebagai bagian dari gaya hidup masa kini. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis fakta, artikel ini memberikan wawasan lengkap bagi pembaca yang ingin memahami fenomena thrifting beserta implikasinya bagi ekonomi, industri tekstil, dan masyarakat luas.

Pemicu Utama Fenomena Thrifting di Indonesia

Fenomena thrifting di Indonesia bukan sekadar tren sesaat, melainkan hasil dari sejumlah faktor struktural yang saling berkaitan. Perpaduan antara kondisi ekonomi masyarakat, aspirasi sosial, serta pengaruh budaya menjadi pendorong utama menjamurnya aktivitas berburu pakaian bekas bermerek di pasar-pasar khusus dan gerai thrift shop.

Ekonomi dan Keterbatasan Finansial Masyarakat

Salah satu faktor kunci adalah keterbatasan daya beli masyarakat Indonesia, khususnya kalangan muda dan pelajar. Inflasi harga barang konsumsi yang cenderung naik, terutama pakaian bermerek, membuat konsumen mencari alternatif yang lebih ramah di kantong. Menurut data INDEF tahun 2025, tingkat inflasi harga pakaian meningkat sekitar 5-7% per tahun, yang membuat pembelian produk baru merek terkenal semakin sulit dijangkau oleh sebagian besar konsumen muda.

Mahasiswi Aza (21 tahun) dan Malihah (20 tahun), yang aktif berbelanja di pasar thrift Pasar Baru Jakarta dan Depok Town Square, menyatakan bahwa memilih thrifting adalah cara tepat untuk mendapatkan pakaian berkualitas dan bermerek tanpa perlu mengeluarkan anggaran besar. Modal ekonomi menjadi pemicu utama mereka untuk bergabung dalam komunitas thrift yang kini semakin populer.

Aspirasi Sosial dan Keinginan Menggunakan Barang Bermerek

Selain alasan ekonomi, ada dimensi sosial yang tidak kalah penting dalam fenomena ini. Konsumsi barang bermerek atau branded selama ini identik dengan status sosial dan gaya hidup modern. Barang branded di thrifting memberikan kesempatan bagi konsumen yang menengah ke bawah untuk tetap merasakan status sosial yang diidamkan, tanpa harus membeli produk baru dengan harga tinggi.

Menurut Purbaya Yudhi Sadewa, peneliti dari NEXT Indonesia Center, konsumsi pakaian bermerek melalui thrifting menjadi semacam “simbol aspirasi sosial” di kalangan anak muda sebagai bagian dari ekspresi diri. Hal ini juga didukung oleh komunitas online yang sering membagikan koleksi thrift mereka sebagai bentuk prestise sekaligus identitas kelompok.

Peran Status Sosial dalam Konsumsi Barang Branded

Konsumsi thrifting juga dipengaruhi oleh persepsi tentang status sosial yang melekat pada barang bermerek. Berbeda dengan membeli pakaian baru yang dianggap mahal, thrifting memberikan ruang “status demokratisasi”, di mana kualitas dan merek terkemuka dapat diakses oleh kalangan lebih luas tanpa harus menanggung stigma konsumsi barang bekas secara negatif.

Cerita nyata dari pedagang di Pasar Baru Jakarta mengungkapkan bahwa pembeli thrifting cenderung selektif memilih produk bermerek ternama dengan kualitas masih baik. Ini membuktikan bahwa meski barang tersebut bekas, nilai sosial barang branded tetap tinggi, bahkan menjadi alat untuk menunjukkan identitas sosial di kalangan anak muda perkotaan.

Dampak Ekonomi dan Sosial Thrifting

Popularitas thrifting memang memiliki sisi positif seperti membantu penghematan ekonomi konsumen dan mengurangi limbah tekstil, namun terdapat dampak ekonomi yang tidak bisa diabaikan, terutama terkait impor pakaian bekas ilegal dan pengaruhnya pada industri tekstil dalam negeri.

Dampak Positif: Alternatif Hemat di Tengah Inflasi Harga Barang

fenomena thrifting memberikan alternatif yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk mengatasi kenaikan harga pakaian. Hemat pengeluaran menjadi manfaat paling nyata yang dirasakan oleh konsumen, khususnya generasi milenial dan Gen Z. Selain itu, thrifting juga mendukung pengurangan limbah fashion sehingga ramah lingkungan bila dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab.

Mahasiswi Malihah menuturkan thrifting membantunya dalam mengelola pengeluaran agar tetap bisa bergaya tanpa membebani biaya hidup sehari-hari. Hal ini juga memperkuat tren ekonomi sirkular yang kini mulai mendapat perhatian dalam industri tekstil nasional sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan.

Dampak Negatif: Kerugian Pendapatan Negara Akibat Impor Ilegal

Namun, lonjakan impor pakaian bekas ilegal yang masuk ke Indonesia menjadi masalah utama yang mengikis pendapatan negara dari sektor bea dan cukai. Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan bahwa pada tahun 2024 tercatat penindakan impor pakaian bekas ilegal meningkat hingga 30% dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan bahwa jaringan mafia baju bekas ilegal terus mengakali sistem kepabeanan.

Kerugian negara akibat pungutan cukai hilang serta dampak negatif terhadap penerimaan pajak sudah mulai menjerat pemerintah. Menteri Keuangan RI mengingatkan perlunya sinergi penindakan antara Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, dan Pemprov DKI Jakarta untuk membendung masuknya barang ilegal yang merugikan industri dalam negeri.

Tekanan pada Industri Tekstil Lokal dan UMKM

Industri tekstil nasional dan pelaku UMKM tekstil menjadi korban tidak langsung dari fenomena ini. Pemakaian pakaian bekas impor yang murah merusak pasar produk lokal yang harus bersaing dengan harga rendah. Esther Sri Astuti, pakar ekonomi dari INDEF, menjelaskan bahwa adanya thrifting ilegal memperburuk posisi para pelaku UMKM tekstil yang sedang berjuang mengembangkan produk lokal.

larangan impor seharusnya menjadi upaya perlindungan bagi industri tekstil nasional, terutama dalam meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Namun, masih terdapat tantangan besar terkait pengawasan dan penegakan hukum.

Potensi Pelanggaran Hukum Perdagangan dan Manipulasi Kepabeanan

Masuknya pakaian bekas ilegal juga mengindikasikan praktik manipulative dalam perdagangan lintas batas. Jaringan mafia baju bekas ilegal kerap menggunakan jalur bawah tanah dan memperbudak celah administratif untuk meloloskan barang tanpa melalui proses bea cukai yang sah.

Menurut laporan Tempo.co, selain potensi kerugian ekonomi, pelanggaran ini juga berisiko menimbulkan masalah Kesehatan Masyarakat akibat kondisi pakaian bekas yang tidak terjamin kebersihannya. Hal ini menuntut peningkatan pengawasan dan kolaborasi lintas lembaga agar penindakan lebih efektif.

Perspektif Pelaku Usaha Thrifting dan Tantangan yang Dihadapi

Para pedagang thrift di pasar tradisional dan online mengungkapkan dilema di tengah tren yang kian ramai. Di satu sisi, thrifting memberikan peluang bisnis baru dan membantu menggerakkan ekonomi lokal, namun di sisi lain mereka terancam oleh impor ilegal yang merusak stabilitas harga dan kualitas barang.

Pedagang di Pasar Baru yang diwawancarai mengakui maraknya produk impor ilegal menciptakan persaingan tidak sehat dan menghilangkan kepercayaan konsumen. Mereka berharap pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang lebih ketat dan membantu pelaku usaha lokal melalui regulasi yang jelas dan dukungan pengembangan kapasitas.

Regulasi dan Penegakan Pemerintah terhadap Thrifting

Untuk menghadapi tantangan impor pakaian bekas ilegal dan dampaknya terhadap industri tekstil nasional, pemerintah Indonesia melalui berbagai instansi terkait telah merumuskan dan menegakkan kebijakan yang bersifat perlindungan sekaligus penertiban.

Kebijakan Pemerintah Terkait Impor Pakaian Bekas Ilegal

Pemerintah resmi melarang impor pakaian bekas, sebagaimana tertuang dalam kebijakan Kementerian Keuangan yang mengklasifikasikan barang-barang tersebut sebagai barang terlarang impor. Larangan ini disertai dengan aturan ketat dan sanksi tegas bagi pelanggar.

Purbaya Yudhi Sadewa dari NEXT Indonesia Center menyatakan bahwa penutupan pintu masuk barang bekas ilegal menjadi langkah penting penguatan industri tekstil nasional, sekaligus melindungi UMKM yang berkontribusi besar terhadap perekonomian regional dan nasional.

Data Penindakan Kasus Impor Ilegal oleh Bea dan Cukai

Berdasarkan data Bea dan Cukai tahun 2024, terdapat sebanyak 350 kasus impor pakaian bekas ilegal yang berhasil ditindak, dengan nilai barang mencapai Rp 25 miliar. Jumlah ini mengalami kenaikan signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 270 kasus.

Koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta juga memperkuat pengawasan di titik-titik pasar thrifting utama seperti Pasar Baru dan Depok Town Square, tempat barang bekas bermerek sering kali diperdagangkan secara masif.

Pernyataan Menteri Keuangan dan Dukungan Pemerintah Daerah

Menteri Keuangan RI menyampaikan bahwa penegakan hukum terhadap impor ilegal akan terus ditingkatkan dengan dukungan teknologi informasi dan dukungan regulasi dari Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, serta pemerintah daerah khususnya Pemprov DKI Jakarta yang mempunyai peran strategis.

Berbagai program edukasi bagi pelaku UMKM dan konsumen juga disiapkan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya mengikuti regulasi dan membeli produk legal demi mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kendala dan Efektivitas Penegakan Hukum

Meski sudah ada upaya besar, kendala masih cukup kompleks, terutama karena adanya mafia baju bekas yang mengoperasikan jaringan gelap dan manipulasi dokumen kepabeanan. Hal ini membutuhkan kerja sama interlembaga yang sinergis dan pelibatan teknologi digital untuk penelusuran barang secara real-time.

Efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat luas, khususnya anak muda, terhadap aspek legalitas dan moralitas dalam memilih produk thrifting.

Masa Depan Regulasi Thrifting dan Industri Tekstil Nasional

Ke depan, regulasi akan berfokus pada penguatan industri tekstil dalam negeri dan UMKM, sambil membangun ekosistem thrifting yang legal, sehat, dan berkelanjutan. Pemerintah diharapkan mengembangkan mekanisme sertifikasi produk thrift serta pembatasan untuk barang impor ilegal agar keseimbangan ekonomi nasional terjaga.

Inisiatif pengembangan platform digital untuk pelaku thrift dan edukasi konsumen menjadi langkah penting agar budaya thrifting tetap berkembang tanpa merugikan perekonomian dan posisi industri nasional di kancah global.

Persepsi dan Peran Anak Muda dalam Fenomena Thrifting

Fenomena thrifting tak lepas dari kontribusi besar anak muda sebagai pelaku utama gaya hidup hemat yang penuh kreativitas dan ekspresi.

Gaya Hidup Hemat dan Temuan Gaya Unik Melalui Thrifting

Generasi muda memandang thrifting bukan hanya sebagai upaya penghematan, tapi juga ruang eksplorasi gaya yang unik dan berbeda dari tren fast fashion. Konsumen muda seperti Aza menilai thrifting sebagai media mengekspresikan kepribadian sembari menjaga lingkungan dari limbah berlebihan.

Gaya hidup hemat ini juga bagian dari kesadaran ekonomi dan sosial yang lebih luas, termasuk dorongan untuk mendukung produk lokal dan mengurangi konsumsi berlebihan.

Reaksi terhadap Pembatasan Impor Pakaian Bekas

Namun, pembatasan impor pakaian bekas yang ketat memunculkan pro-kontra di kalangan anak muda. Beberapa merasa terbebani karena harga pakaian baru masih relatif mahal, sementara yang lain mendukung langkah pemerintah demi keberlangsungan industri dalam negeri.

Diskusi di forum-forum online dan komunitas thrift memperlihatkan kesadaran meningkat akan pentingnya legalitas dan dampak sosial sekaligus ekonomi dari perilaku konsumsi.

Potensi Thrifting sebagai Tren Ramah Lingkungan dan Sosial

Thrifting memiliki nilai tambah sebagai gaya hidup ramah lingkungan yang mendukung ekonomi sirkular. Dengan mengurangi limbah tekstil dan memanfaatkan produk yang masih layak pakai, generasi muda bisa membantu memperlambat laju kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh fast fashion.

Esther Sri Astuti menegaskan bahwa potensi ini harus dimaksimalkan bersama-sama dengan penegakan regulasi agar thrifting tidak menjadi cara mengelabui hukum demi keuntungan semata.

Narasi Kontra antara Hemat vs Legalitas

Konflik antara gaya hidup hemat dan kepatuhan terhadap aturan hukum menjadi isu sentral dalam narasi thrifting saat ini. Masyarakat diharapkan mampu menemukan titik tengah yang mengedepankan konsumsi cerdas, bertanggung jawab, sekaligus mendukung pertumbuhan industri tekstil nasional.

Pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen harus berkolaborasi agar thrifting berkembang menjadi aktivitas yang legal, berkelanjutan, dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama.

Kesimpulan dan Implikasi Masa Depan

Fenomena thrifting di Indonesia dipicu oleh keinginan masyarakat, khususnya anak muda, untuk mendapatkan barang bermerek dengan harga terjangkau dan sebagai ekspresi sosial yang karakteristik. Di satu sisi, thrifting menjadi alternatif hemat yang juga membawa nilai lingkungan positif. Namun, di sisi lain, dampak negatif seperti kerugian negara akibat impor pakaian bekas ilegal serta tekanan terhadap industri tekstil nasional tidak bisa diabaikan.

Penegakan hukum dan regulasi dari pemerintah Indonesia, didukung oleh data dan aksi Bea dan Cukai serta kementerian terkait, menjadi langkah strategis dalam mengatasi tantangan ini. Regulasi diharapkan semakin efektif, mengarah pada keseimbangan antara perlindungan industri dalam negeri dan kebutuhan pasar.

Peran anak muda sebagai motor utama dalam budaya thrifting perlu diarahkan agar tetap mendukung nilai keberlanjutan dan kepatuhan hukum. Dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan konsumen, fenomena thrifting dapat menjadi bagian dari solusi ekonomi dan sosial di masa depan.

Berikut adalah tabel ringkasan perbandingan dampak dan solusi thrifting di Indonesia yang memberikan gambaran jelas antara manfaat dan risiko fenomena ini:

Fenomena thrifting akan terus berkembang seiring perubahan pola konsumsi dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam serta tindakan nyata dari seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar dampak positif dapat dimaksimalkan dan risiko negatif diminimalkan. Penekanan pada konsumsi yang cerdas, legal, dan berkelanjutan menjadi kunci utama keberhasilan memadukan gaya hidup modern dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

FAQ

Apa itu thrifting dan mengapa populer di Indonesia?
Thrifting adalah praktik membeli pakaian bekas berkualitas, terutama bermerek, dengan harga lebih terjangkau. Populer karena alasan ekonomi, aspirasi sosial, dan tren gaya hidup ramah lingkungan di kalangan anak muda.

Apa dampak impor pakaian bekas ilegal?
Impor ilegal menimbulkan kerugian pendapatan negara dari cukai, menekan industri tekstil lokal, dan berisiko kesehatan karena kualitas pakaian yang tidak terjamin.

Bagaimana pemerintah menangani masalah thrifting?
Melalui larangan impor pakaian bekas, penindakan oleh Bea dan Cukai, serta kerja sama lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk mengawasi pasar thrifting.

Apakah thrifting baik untuk lingkungan?
Ya, thrifting mendukung ekonomi sirkular dengan mengurangi limbah fashion dan konsumsi berlebihan, sehingga lebih ramah lingkungan jika dilakukan secara bertanggung jawab.

Bagaimana anak muda di Indonesia melihat thrifting?
Sebagai cara hemat dan ekspresi gaya unik. Namun, mereka juga menyadari pentingnya aspek legalitas dan dukungan terhadap industri dalam negeri.

Fenomena thrifting di Indonesia merupakan gambaran dinamika sosial-ekonomi yang memerlukan pemahaman dan pengelolaan cermat dari berbagai perspektif. Dengan kebijakan yang tepat dan kesadaran masyarakat, thrifting bisa menjadi solusi efektif dalam konsumsi cerdas, pelestarian lingkungan, dan penguatan ekonomi nasional.