Kudeta Militer Guinea-Bissau Guncang Afrika Barat 2025

BahasBerita.com – Guinea-Bissau kembali menjadi sorotan dunia setelah militer melancarkan kudeta yang mengguncang stabilitas politik negara tersebut. Presiden Umaro Sissoco Embalo ditangkap di tengah ketegangan yang memuncak tiga hari setelah pelaksanaan pemilihan umum, menandai babak baru dalam konflik yang sudah lama mengganggu negara Afrika Barat itu. Militer secara resmi menyatakan mengambil alih kendali penuh pemerintah dan menangguhkan seluruh proses pemilu, sementara baku tembak terjadi di sekitar istana kepresidenan, menunjukkan eskalasi yang dramatis di pusat kekuasaan Guinea-Bissau.

Peristiwa tersebut berawal dengan ledakan tembakan intens di kawasan istana, yang menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi warga dan pengamat internasional. Komando Militer Tinggi untuk Pemulihan Ketertiban secara terbuka mengumumkan pengambilalihan kendali pemerintah, dengan menyatakan situasi demokrasi telah dikompromikan oleh kelompok-kelompok yang ingin menciptakan ketidakstabilan. Presiden Embalo berhasil ditangkap dan diamankan oleh pasukan militer, sementara kelompok oposisi di bawah pimpinan Fernando Dias mengklaim kemenangan dalam pemilu yang berlangsung belum lama ini. Akses menuju kawasan pusat pemerintahan diblokade, sementara sebagian besar aktivitas administratif negara terhenti akibat ketegangan yang terus meningkat.

Situasi politik Guinea-Bissau yang dikenal rentan telah terpapar tekanan serius, tidak hanya dari dalam negeri namun juga dari dynamika geopolitik kawasan Sahel yang lebih luas. Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara Afrika Barat lain seperti Mali, Niger, Burkina Faso, serta tetangga Guinea mengalami gelombang kudeta militer yang membawa dampak signifikan pada stabilitas regional. Guinea-Bissau sendiri menghadapi tantangan struktural berupa kemiskinan mendalam dan posisi sebagai salah satu jalur utama perdagangan narkoba internasional, yang semakin memperumit dinamika politik dan sosial dalam negeri.

Militer Guinea-Bissau dalam pernyataan resminya menuduh adanya konspirasi terencana untuk merusak keamanan negara, yang menurut mereka mengancam kelangsungan pemerintahan yang sah. Pemerintah militer juga menyerukan agar masyarakat dan negara-negara tetangga tetap tenang serta menjalin kerja sama untuk menghadapi situasi ini secara damai. Respons internasional datang cepat dari dua organisasi regional penting, ECOWAS dan Uni Afrika. ECOWAS menegaskan penolakan keras terhadap pengambilalihan militer ini dan memperingatkan akan pemberian sanksi ekonomi serta diplomatik jika kudeta tidak segera disudahi. Uni Afrika juga menyerukan pemulihan demokrasi serta dialog politik yang inklusif guna menghindari kekacauan berkepanjangan.

Dampak di kawasan Sahel, yang kini sedang rapuh akibat berbagai konflik dan ketegangan sosial, semakin diperparah oleh kudeta ini. Dengan menguasainya Guinea-Bissau, militer memperlihatkan pola yang mirip dengan negara tetangga yang sebelumnya telah mengalami gangguan demokrasi serupa. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan meluasnya ketidakstabilan yang tidak hanya berdampak pada sektor keamanan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi yang sudah rentan. Krisis kemanusiaan dan penurunan investasi menjadi risiko nyata dalam jangka pendek. Komunitas internasional diminta segera melakukan langkah-langkah diplomatik dan bantuan yang efektif untuk menekan eskalasi konflik.

Laporan terakhir menunjukkan militer telah mengendalikan ibu kota Bissau sepenuhnya dan hasil pemilu resmi ditunda tanpa batas waktu yang jelas. Namun, belum terdapat konfirmasi apakah seluruh angkatan bersenjata mendukung penuh tindakan ini, menunjukkan potensi ketegangan internal di dalam militer itu sendiri. Pengamat politik memperkirakan skenario yang mungkin terjadi antara lain tekanan maksimal dari ECOWAS dan negara-negara regional untuk mengembalikan pemerintahan sipil, atau kemungkinan perpanjangan masa transisi militer yang berisiko memperburuk citra Guinea-Bissau di mata dunia.

Kudeta militer terbaru ini menegaskan pola pengulangan ketidakstabilan politik di beberapa negara Afrika Barat, yang memerlukan perhatian serius dalam penanganannya. Gambaran ini mengingatkan bahwa demokrasi di Guinea-Bissau dan kawasan Sahel perlu disokong dengan reformasi kelembagaan serta pengawasan internasional yang lebih ketat, guna mencegah terus berlanjutnya siklus kudeta yang merugikan seluruh masyarakat. Komunitas global kini tengah mengamati perkembangan situasi di Guinea-Bissau dengan cermat, mempertimbangkan langkah-langkah strategis agar stabilitas regional dapat segera dipulihkan.