Krisis Hukum Internasional: Sekjen PBB Tegaskan Ancaman Hukum Rimba

BahasBerita.com – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, baru-baru ini memperingatkan bahwa supremasi hukum internasional tengah terkikis dan digantikan oleh apa yang ia sebut sebagai “hukum rimba.” Dalam pidatonya yang disampaikan di Sidang Umum dan Dewan Keamanan PBB, Guterres menyoroti krisis serius yang mengancam tatanan global saat ini, di mana pelanggaran hukum internasional terjadi tanpa adanya akuntabilitas yang efektif. Ia menegaskan bahwa multilateralisme dan penegakan hukum internasional harus menjadi landasan utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, terutama di tengah meningkatnya konflik bersenjata dan ketegangan geopolitik di berbagai wilayah.

Dalam pidatonya, Guterres menyoroti sejumlah pelanggaran hukum internasional yang semakin meluas dan tanpa hukuman, mulai dari penggunaan kekuatan militer yang melanggar Piagam PBB hingga ancaman penggunaan senjata nuklir yang ilegal. Ia mencontohkan konflik-konflik utama seperti di Gaza, Ukraina, Sahel, dan Myanmar, yang menjadi manifestasi nyata dari era “hukum rimba” ini, di mana aturan dan norma internasional diabaikan demi kepentingan politik dan militer sempit. Menurut Guterres, kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran tersebut semakin memperburuk situasi, sehingga mengancam stabilitas global dan kemanusiaan.

Fenomena ini diperparah dengan munculnya Dewan Perdamaian buatan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dewan ini dianggap kontroversial karena berpotensi melemahkan peran Dewan Keamanan PBB dan mekanisme multilateralisme yang telah lama menjadi pilar perdamaian dunia. Inisiatif ini mendapat respons beragam dari komunitas internasional, termasuk kecaman dari sejumlah negara anggota PBB yang menilai bahwa Dewan Perdamaian tersebut dapat menciptakan fragmentasi dalam upaya bersama menjaga keamanan global. Para pengamat menilai, keberadaan Dewan Perdamaian alternatif ini bisa memperparah dinamika politik global dan mengaburkan akuntabilitas dalam penyelesaian konflik.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menanggapi situasi ini dengan menegaskan kesiapsiagaan diplomasi Indonesia dalam menghadapi rapuhnya tatanan dunia. Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri RI menekankan pentingnya peran aktif Indonesia dan negara-negara anggota PBB untuk memperkuat multilateralisme dan memastikan supremasi hukum internasional ditegakkan secara konsisten. Diplomasi Indonesia juga menyoroti keprihatinan komunitas internasional terhadap pengerahan militer Amerika Serikat ke Timur Tengah, termasuk pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln yang dikerahkan oleh Pentagon sebagai bentuk tekanan terhadap Iran dan sekutunya. Langkah militer ini dinilai berisiko memperburuk ketegangan di kawasan dan menghambat upaya perdamaian yang diupayakan PBB.

PBB sendiri terus berupaya menjaga perdamaian dan keamanan dunia dengan berbagai mekanisme, meskipun menghadapi tantangan besar akibat ketidaksepakatan anggota Dewan Keamanan dan intervensi unilateral oleh negara-negara kuat. Sekjen Guterres menegaskan bahwa risiko runtuhnya tatanan hukum internasional berpotensi menimbulkan kekacauan global yang lebih luas, termasuk meningkatnya konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, dan pelanggaran hak asasi manusia secara masif. Oleh karena itu, komitmen bersama dalam memperkuat multilateralisme dan akuntabilitas global menjadi kunci untuk mengembalikan supremasi hukum dan mencegah dominasi “hukum rimba.”

Situasi terkini menunjukkan bahwa supremasi hukum internasional di bawah kerangka Piagam PBB sedang menghadapi tekanan berat akibat pelanggaran yang meluas dan tidak adanya mekanisme penegakan yang efektif. Konflik di Gaza yang melibatkan Israel dan Palestina, perang berkepanjangan di Ukraina, serta krisis di Sahel dan Myanmar, menjadi contoh nyata bagaimana hukum internasional sering diabaikan demi kepentingan strategis dan politik. Di sisi lain, inisiatif Dewan Perdamaian yang diprakarsai oleh Donald Trump menimbulkan kekhawatiran akan terfragmentasinya usaha penyelesaian konflik global yang selama ini bergantung pada Dewan Keamanan PBB.

Reaksi dari berbagai negara anggota PBB, termasuk Indonesia, menegaskan pentingnya menjaga multilateralisme sebagai fondasi utama perdamaian dunia. Peran diplomasi Indonesia dalam forum internasional semakin diperkuat untuk mendorong akuntabilitas global dan penegakan hukum internasional yang konsisten. Sementara itu, penempatan kapal induk USS Abraham Lincoln oleh Pentagon di kawasan Timur Tengah dipandang sebagai langkah yang berisiko memperburuk situasi dan menghambat dialog damai.

Ke depan, tantangan terbesar adalah bagaimana PBB dan komunitas internasional dapat bekerja sama mengatasi krisis supremasi hukum internasional ini tanpa terpecah oleh kepentingan nasional yang sempit. Kegagalan menjaga tatanan hukum internasional berpotensi menjadikan dunia lebih kacau dan berbahaya, dengan konsekuensi buruk bagi perdamaian dan keamanan global. Oleh sebab itu, pembaruan komitmen terhadap multilateralisme, penguatan mekanisme penegakan hukum, dan penolakan terhadap intervensi militer sepihak menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi.

Sekjen PBB Antonio Guterres mengingatkan bahwa hanya dengan kerjasama global yang berlandaskan hukum dan keadilan, dunia dapat mencegah jatuh ke dalam era baru “hukum rimba” yang merusak masa depan perdamaian dan keamanan umat manusia. Indonesia sebagai anggota aktif PBB terus memperkuat diplomasi agar suara negara berkembang didengar dalam upaya menegakkan supremasi hukum dan mengatasi konflik yang mengancam stabilitas dunia.