Kontroversi RKUHAP: Dampak Besar pada Kebebasan Berserikat Pekerja Sipil

BahasBerita.com – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali memicu kontroversi besar di tengah masyarakat Indonesia setelah Koalisi Sipil melancarkan protes keras terhadap pembuat UU. Protes ini muncul akibat kekhawatiran bahwa RKUHAP berpotensi membatasi hak pekerja sipil, khususnya dalam mekanisme orientasi pegawai publik dan kebebasan berserikat. Koalisi menilai sejumlah pasal dalam RKUHAP memuat risiko pelanggaran hak asasi manusia, sehingga menuntut agar pembuat UU segera membatalkan atau merevisi rancangan tersebut. Sorotan ini muncul bersamaan dengan dinamika serupa di tingkat internasional, termasuk kasus terkait kebebasan berserikat yang tengah diajukan di Mahkamah Konstitusi Amerika Serikat (Supreme Court AS).

RKUHAP dirancang sebagai pengganti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang selama ini berlaku, dengan tujuan menyempurnakan prosedur peradilan pidana di Indonesia. Namun, sejumlah ketentuan di dalamnya menimbulkan perdebatan, khususnya bagian yang mengatur tentang orientasi pegawai publik baru. RKUHAP mengatur prosedur orientasi yang dinilai bisa mengintervensi hak pegawai sipil untuk memilih atau tidak menjadi anggota serikat pekerja. Hal ini dianggap melemahkan kebebasan berserikat dan berpotensi memunculkan pengawasan ketat dari negara terhadap aktivitas buruh sipil di lingkungan pemerintah. Pembuat UU, yang terdiri dari DPR bersama pemerintah, memaparkan bahwa regulasi ini penting sebagai bagian penguatan tata kelola birokrasi dan pengawasan internal, namun penjelasan mereka belum meredam kekhawatiran masyarakat dan para aktivis.

Koalisi Sipil, yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil, akademisi hukum, dan serikat buruh, mengecam RKUHAP yang dianggap sebagai ancaman serius terhadap hak-hak dasar pekerja. Dalam pernyataan resmi mereka, Koalisi meminta pembatalan RKUHAP jika para pembuat UU tidak bersedia melakukan revisi mendalam pada aspek orientasi pegawai dan kebebasan berserikat. “RKUHAP berpotensi mengkriminalisasi dan membatasi kebebasan sipil, menyasar pekerja publik yang berjuang lewat serikat. Ini melanggar prinsip dasar hak asasi manusia yang harus dijamin,” ujar juru bicara Koalisi dalam konferensi pers yang disiarkan secara langsung. Koalisi juga menyoroti bahwa kurangnya partisipasi publik dalam proses pembentukan rancangan ini telah melemahkan legitimasi RKUHAP.

Isu serupa juga tengah bergulir di Amerika Serikat, khususnya di negara bagian California, yang baru-baru ini menghadapi sengketa hukum terkait kebijakan orientasi pegawai publik baru dan hak untuk tidak menjadi anggota serikat pekerja. Kasus ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi AS, yang mengawasi penerapan prinsip kebebasan berserikat secara ketat di ranah hukum federal. Perbandingan ini menunjukkan bahwa persoalan pengawasan dan hak berserikat di lingkungan pegawai publik bukan hanya isu domestik Indonesia, melainkan fenomena global yang memerlukan perhatian cermat terhadap norma hukum dan perlindungan HAM. Pengamat hukum menilai, tren global ini memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia dalam menyusun aturan yang seimbang antara pengawasan negara dan penghormatan kebebasan sipil.

Tabel berikut menggambarkan perbandingan isu kebebasan berserikat dan orientasi pegawai publik antara RKUHAP Indonesia dan kasus di California, AS:

Dampak yang mungkin timbul jika RKUHAP tetap diberlakukan tanpa revisi mencakup risiko menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan pemerintahan, meningkatnya ketegangan antara pekerja sipil dengan aparat pengawas internal, serta potensi penurunan kualitas demokrasi khususnya dalam jaminan kebebasan berserikat. Para pakar pidana dan tata negara memperingatkan bahwa pengesahan RKUHAP tanpa revisi dapat membuka ruang bagi kriminalisasi terhadap aktivitas protes dan pembatasan kebebasan sipil, yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia internasional. Selain itu, RKUHAP berpeluang memengaruhi peta politik nasional melalui dinamika penguatan rezim birokrasi yang berorientasi pada kontrol ketat terhadap pegawai negeri.

Menanggapi protes dan kritik ini, pemerintah dan pembuat UU belum mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan posisi mereka secara komprehensif. Namun, sejumlah anggota DPR menyatakan keterbukaan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Koalisi Sipil selama dialog konstruktif berlangsung. Prediksi pengamat politik memperkirakan akan ada proses revisi parsial terhadap RKUHAP mengingat tekanan publik yang kuat dan semakin berkembangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat sipil. Langkah hukum terkait uji materi di Mahkamah Konstitusi RI juga berpotensi menjadi jalan bagi masyarakat untuk menguji konstitusionalitas pasal-pasal yang dipersoalkan.

Perkembangan ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan publik yang ketat dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses legislasi, khususnya pada undang-undang yang berdampak luas pada hak-hak sipil dan kebebasan dasar. RKUHAP bukan sekadar aturan hukum acara pidana, tetapi juga menjadi cermin dari tradisi demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia. Publik didorong untuk terus mengikuti dinamika regulasi ini agar suara mereka dapat terakomodasi dalam pembentukan hukum yang adil dan inklusif. Tuduhan bahwa RKUHAP berpotensi mengancam kebebasan sipil ini semakin menegaskan perlunya dialog terbuka antara pembuat kebijakan dan masyarakat secara berkelanjutan.

Kontroversi RKUHAP ini menjadi titik fokus baru dalam wacana penguatan hukum acara pidana dan perlindungan hak pekerja sipil Indonesia, yang akan menentukan arah reformasi hukum ke depan. Dengan berbagai kepentingan dan risiko yang melekat, perhatian publik dan pakar sangat penting untuk memastikan bahwa RKUHAP memenuhi standar keadilan, kebebasan, dan demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap peraturan perundang-undangan di tanah air.