Kontroversi Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Banjir 2025

BahasBerita.com – Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, masih menjadi sorotan setelah berangkat menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci di tengah penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda wilayahnya. Keberangkatan ini menjadi kontroversi karena izin perjalanan tersebut ditolak langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang menilai situasi bencana belum sepenuhnya pulih. Mirwan menegaskan bahwa sebelum berangkat, ia telah memastikan kondisi di lapangan terkendali dan melakukan peninjauan langsung serta menjalankan nazar pribadi. Sementara itu, pengungsi banjir di beberapa kecamatan seperti Bakongan Raya dan Trumon Raya mulai kembali ke rumah mereka.

Permohonan izin Bupati Mirwan untuk melakukan perjalanan umrah awalnya diajukan pada akhir November 2025. Namun, Gubernur Aceh dengan tegas menolak permohonan tersebut mengingat situasi hidrometeorologi yang sedang darurat di wilayah Aceh Selatan. Pada tanggal 27 November 2025, pemerintah daerah menerbitkan surat resmi yang menyatakan ketidaksanggupan menangani darurat bencana secara optimal. Meski mendapat penolakan resmi, Bupati Mirwan bersama istri tetap berangkat menuju Tanah Suci pada awal Desember 2025. Sebelumnya, Mirwan juga sempat melakukan peninjauan langsung ke lokasi banjir dan pengungsian, serta menggelar rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sebagai bagian dari upaya penanganan darurat bencana.

Pengungsi yang sebelumnya mengungsi akibat banjir dan longsor di Bakongan Raya dan Trumon Raya dilaporkan sudah mulai kembali ke hunian masing-masing. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menegaskan hal ini sebagai bukti bahwa situasi telah membaik dan penanganan bencana berjalan sesuai rencana. Kepala BPBD setempat juga menyatakan perbaikan akses dan distribusi bantuan mulai normal meski proses rehabilitasi penuh masih berlanjut. Namun, keputusan Bupati berangkat umrah saat bencana berlangsung mendapat kritik tajam terutama dari Gubernur Aceh serta pihak pemerintah pusat.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyatakan penolakan izin perjalanan umrah tersebut berdasarkan evaluasi kondisi di Aceh Selatan yang belum stabil sepenuhnya dan masih berpotensi terjadi bencana lanjutan. Muzakir Manaf menegaskan bahwa dalam situasi darurat seperti ini, pejabat daerah hendaklah mengutamakan hadir langsung mendampingi warga masyarakat. “Penolakan izin bukan tanpa alasan, kami mengutamakan keselamatan dan penanganan bencana yang berkelanjutan,” ujarnya kepada media. Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengonfirmasi bahwa tidak ada izin resmi yang diberikan kepada Bupati untuk melakukan perjalanan ke luar negeri saat status tanggap darurat bencana masih berlaku. Pernyataan resmi Kemendagri ini menambah tekanan atas keputusan yang diambil Mirwan.

Situasi ini juga berdampak pada dinamika politik lokal. Partai Gerindra, yang menaungi Bupati Mirwan, mengambil langkah tegas dengan mencopot Mirwan dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Aceh Selatan. “Keputusan ini diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjaga nama baik partai,” jelas salah satu pengurus partai. Reaksi masyarakat dan pengamat politik pun terbelah, ada yang menilai tindakan Bupati kurang tepat dan berisiko melemahkan kepercayaan masyarakat, sementara sebagian lain memaklumi langkah menunaikan nazar secara pribadi setelah memastikan penanganan bencana berjalan.

Kontroversi ini menjadi sorotan nasional yang ramai di media sosial dan media massa terkemuka seperti CNN Indonesia, Kompas.com, Republika, dan Detik. Sorotan publik menyoroti pentingnya etika pejabat daerah di masa krisis serta tanggung jawab moral dan hukum untuk tetap hadir di tengah warga saat keadaan darurat. Prosedur perizinan perjalanan dinas maupun ibadah bagi pejabat daerah juga menjadi bahan evaluasi, terutama ketika berhadapan dengan kondisi luar biasa seperti bencana hidrometeorologi. Aspek manajemen kebencanaan dan transparansi komunikasi publik mendapat tekanan untuk diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang.

Dalam perspektif penanganan bencana, keberangkatan Bupati Mirwan sekaligus membuka diskusi terkait perlunya koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah dan pusat. Penguatan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terutama di bidang penanggulangan bencana serta penyaluran bantuan sosial menjadi keharusan. Kesiapsiagaan menghadapi musim hujan dan risiko bencana perlu dikawal ketat oleh seluruh unsur pemerintahan agar kerugian dan dampak negatif kepada masyarakat dapat diminimalisasi.

Berikut ini kami tampilkan perbandingan kronologi dan sikap resmi dari berbagai pihak terkait dalam bentuk tabel untuk memudahkan pemahaman:

Keputusan Bupati Mirwan menunaikan ibadah umrah di tengah bencana banjir dan longsor yang belum sepenuhnya pulih telah menimbulkan perdebatan luas. Masyarakat dan pemerintah berharap kejadian ini dapat menjadi momentum pembelajaran terkait pentingnya manajemen krisis yang profesional dan beretika. Integritas dan tanggung jawab kepemimpinan daerah di masa tanggap darurat harus menjadi prioritas utama demi kesejahteraan warga.

Ke depan, rekomendasi penguatan mekanisme prosedur izin perjalanan pejabat daerah, pengawasan koordinasi OPD, dan transparansi informasi publik sangat krusial. Pemerintah pusat dan daerah harus sama-sama menjaga sinergi optimal agar penanganan bencana berjalan efektif sekaligus menghindari kontroversi yang berpotensi mengganggu kepercayaan masyarakat. Situasi banjir di Aceh Selatan kini mulai terkendali, namun dinamika sosial-politik pascabencana tetap menjadi perhatian khusus kini dan dua tiga bulan mendatang.

Bupati Mirwan MS sendiri kembali menegaskan komitmennya untuk fokus mendukung upaya pemulihan dan perkembangan daerah setelah ibadah umrah. Pernyataan ini sekaligus menegaskan sikapnya bahwa perjalanan tersebut merupakan menunaikan nazar pribadi yang tidak mengabaikan tanggung jawab publik. Masyarakat dan pemerintah terus mengawasi perkembangan situasi dengan harapan Aceh Selatan bisa segera pulih penuh dan kejadian serupa tidak terulang di masa depan.