Komnas HAM Kritik 21 Pasal RUU HAM yang Tekan Kewenangan

BahasBerita.com – Komnas HAM mengeluarkan kritik tajam terhadap 21 pasal dalam rancangan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (RUU HAM). Kritik utama terfokus pada hilangnya sejumlah kewenangan strategis lembaga, seperti fungsi menerima pengaduan pelanggaran HAM, mediasi, hingga pendidikan HAM. Selain itu, Komnas HAM menyoroti peningkatan peran Presiden Republik Indonesia dalam proses seleksi anggota Komnas HAM yang berpotensi mengurangi independensi lembaga tersebut. Pernyataan resmi dari Ketua Komnas HAM Anis Hidayah dan Wakil Ketua Putu Elvina menegaskan pentingnya memperkuat, bukan melemahkan, fungsi Komnas HAM dalam sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Komnas HAM secara khusus menyuarakan keberatan terhadap pasal-pasal krusial dalam draf RUU HAM yang mencakup Pasal 1, 10, 75, 79, 80, 83-85, 87, 100, 102-104, 109, 112, dan 127. Pasal-pasal tersebut mengatur berbagai aspek mendasar mulai dari definisi hak asasi manusia, mekanisme pengaduan pelanggaran, kewenangan lembaga, hingga tata cara seleksi anggota Komnas HAM. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyatakan, “Revisi ini jika diimplementasikan akan secara signifikan membatasi ruang gerak Komnas HAM dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam menerima dan menangani pengaduan pelanggaran HAM serta melakukan mediasi dan edukasi HAM.”

Kritik juga tertuju pada Pasal 109 dan Pasal 112 yang mengatur tahapan seleksi anggota Komnas HAM. Dalam pasal tersebut, Presiden diberikan kewenangan lebih besar dengan kewenangan melakukan seleksi awal dan mendapatkan persetujuan dari DPR, yang menurut Komnas HAM berisiko mengganggu independensi lembaga. Wakil Ketua Komnas HAM, Putu Elvina, menambahkan, “Independensi Komnas HAM harus dijaga ketat agar lembaga ini benar-benar mampu menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan HAM tanpa intervensi politik.”

Sikap berbeda datang dari Kementerian Hukum dan HAM yang menjadi pihak terkait dalam pembahasan revisi RUU HAM ini. Melalui pernyataan resmi, Kementerian HAM menolak tuduhan bahwa revisi tersebut melemahkan Komnas HAM. Juru bicara kementerian menjelaskan, “RUU HAM yang sedang dibahas bertujuan untuk menyelaraskan tugas dan fungsi lembaga dalam konteks hukum nasional dan internasional, sekaligus meningkatkan sinergi antar lembaga negara. Penguatan peran Presiden dalam seleksi anggota Komnas HAM adalah upaya untuk memperbaiki mekanisme seleksi yang selama ini dianggap kurang transparan.” Pemerintah juga menegaskan bahwa revisi ini tidak mengurangi kewenangan Komnas HAM dalam perlindungan HAM, tetapi justru memperkuat koordinasi antar lembaga terkait.

Penjelasan ini harus dipahami dalam konteks sejarah fungsi dan kewenangan Komnas HAM yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999. Saat ini, Komnas HAM memiliki mandat yang luas, meliputi investigasi pelanggaran HAM berat, menerima dan menindaklanjuti pengaduan pelanggaran HAM, melakukan mediasi, pendidikan dan penyuluhan HAM, serta pengkajian kebijakan terkait HAM. Fungsi ini merupakan bagian krusial dari sistem perlindungan hak asasi manusia nasional yang independen dan bebas dari pengaruh politik. Oleh karena itu, perubahan yang mengurangi kewenangan tersebut dapat berimplikasi serius pada efektivitas perlindungan HAM di Indonesia.

Dinamika politik dan proses legislasi RUU HAM menjadi latar belakang penting dalam debatan ini. Pengaruh eksekutif dalam seleksi anggota Komnas HAM, yang semakin diperbesar dalam revisi, menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya mekanisme checks and balances antara lembaga negara. Kombinasi ini berpotensi menimbulkan risiko adanya intervensi politik dalam fungsi lembaga HAM yang seharusnya mandiri. Komnas HAM dan sejumlah aktivis HAM di masyarakat sipil menyerukan agar pembahasan revisi UU HAM lebih mengutamakan penguatan lembaga independen sebagai penjaga hak asasi masyarakat, bukan sebaliknya.

Dampak jangka pendek dari revisi ini berpotensi mengurangi kemampuan Komnas HAM dalam menerima dan menangani pengaduan pelanggaran HAM, khususnya kasus-kasus yang sulit terungkap. Dalam jangka menengah, independensi lembaga dapat semakin tergerus jika mekanisme seleksi anggota Komnas HAM masih mengakomodasi dominasi kekuasaan eksekutif. Implikasi jangka panjang yang paling krusial adalah berkurangnya kepercayaan publik dan masyarakat internasional terhadap sistem perlindungan HAM di Indonesia, yang dapat menghambat kemajuan pembangunan hak asasi manusia nasional.

Seruan dari Komnas HAM, didukung oleh berbagai elemen masyarakat sipil, menekankan pentingnya revisi UU HAM yang betul-betul mendukung fungsi lembaga HAM sebagai penjaga hak asasi manusia yang independen dan profesional. Proses pembahasan kembali di DPR menjadi momentum strategis untuk menegaskan penguatan fungsi lembaga HAM. Di sisi lain, keterlibatan publik dan pemangku kepentingan secara luas sangat dibutuhkan agar revisi UU HAM tidak hanya menjadi dokumen hukum tanpa kekuatan operasional di lapangan.

Memasuki tahap pembahasan akhir, pengawasan ketat dari berbagai pihak menjadi krusial agar hasil revisi UU HAM tetap menjaga prinsip independensi, perlindungan, dan penegakan HAM yang kuat. Peran Presiden, DPR, dan Kementerian HAM harus sejalan dalam memperkuat sinergi tanpa mengorbankan fungsi penting Komnas HAM sebagai lembaga pengawas pelanggaran HAM. Jika langkah ini gagal, potensi melemahnya perlindungan HAM dan berkurangnya mekanisme pengaduan yang efektif akan menjadi tantangan serius bagi kemajuan reformasi hukum dan demokrasi di Indonesia.

Tabel di atas menyajikan ringkasan pasal penting dalam draf RUU HAM yang mendapat catatan kritis dari Komnas HAM. Isu utama terkait pengurangan kewenangan, pengaruh politik, serta pembatasan peran lembaga HAM dalam pendidikan dan pengaduan.

Komnas HAM sebagai lembaga negara yang mandiri masih menjadi garda terdepan dalam menjaga dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Revisi RUU HAM yang tengah digodok harus dipastikan tidak mereduksi peran strategis Komnas HAM demi menjaga mekanisme pengawasan dan perlindungan HAM yang efektif dan terpercaya. Peninjauan ulang yang komprehensif dan partisipatif menjadi kunci agar draf UU HAM ke depan benar-benar mampu menjawab dinamika kebutuhan perlindungan HAM di masa kini dan mendatang.