Habiburokhman Respons Laporan Pelanggaran Etik Panja RKUHAP DPR RI

BahasBerita.com – Habiburokhman, anggota DPR RI sekaligus anggota Panitia Kerja Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Panja RKUHAP), memberikan tanggapan resmi atas laporan yang diajukan oleh 11 anggota Panja RKUHAP ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Laporan tersebut dilayangkan terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Habiburokhman dalam dinamika pembahasan RKUHAP di ruang rapat DPR. Menurut Habiburokhman, laporan ini merupakan bagian dari dinamika politik internal DPR yang wajar dan menolak keras tudingan pelanggaran etika. Proses penyelesaian sengketa kini tengah berjalan melalui mekanisme MKD sesuai aturan.

11 anggota Panja RKUHAP yang melaporkan Habiburokhman ke MKD mengklaim adanya pelanggaran disiplin dan etika dalam mekanisme pembahasan RKUHAP yang tengah menjadi kontroversi nasional. Laporan ini mencuat di tengah ketegangan meningkat antara anggota panitia, menyusul perbedaan sikap dan strategi legislasi terkait materi RKUHAP yang dianggap krusial dalam reformasi hukum pidana Indonesia. Internal DPR menjadi ajang sengketa yang berdampak pada proses pembahasan yang sempat tertunda.

Habiburokhman menegaskan bahwa laporan tersebut bersifat politis dan tidak berdasar pada pelanggaran etika yang substansial. Dalam sebuah pernyataan yang diterima redaksi, ia menyatakan, “Saya menghormati proses di MKD dan percaya bahwa mekanisme yang ada dapat menyelesaikan persoalan ini secara adil dan transparan. Tuduhan yang dialamatkan kepada saya tidak mencerminkan realitas dan saya tetap fokus pada tugas legislasi dengan profesionalisme.” Ia juga mengajak seluruh pihak menjaga semangat kerja sama demi percepatan pembahasan RKUHAP yang menjadi prioritas DPR tahun ini.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memiliki fungsi sentral dalam menjaga tata tertib dan disiplin anggota DPR, termasuk menangani sengketa internal seperti laporan pelanggaran etik ini. MKD selanjutnya akan melakukan verifikasi, klarifikasi, dan meminta keterangan para pihak terkait sebagai bagian dari proses penegakan kode etik dan sanksi jika terbukti melanggar. Dalam konteks politik legislatif 2025, kehadiran MKD sebagai mediator dan pengawas internal dipandang sangat penting agar konflik internal tidak menghambat tahapan pembentukan undang-undang strategis, seperti RKUHAP.

Situasi saat ini merefleksikan kompleksitas politik legislatif yang tidak terelakkan dalam pembahasan RKUHAP, sebuah rancangan undang-undang yang sudah lama dinantikan untuk mereformasi sistem hukum pidana di Indonesia. Laporan ke MKD menimbulkan dampak signifikan terhadap dinamika internal DPR dan publik pada umumnya, karena menyangkut kredibilitas proses legislasi serta upaya menjaga mekanisme pengawasan internal DPR yang sehat dan transparan. Beberapa pengamat politik menilai, perkembangan ini dapat memengaruhi percepatan pembahasan RKUHAP dan memperuncing polarisasi antaranggota DPR.

Situasi ini menegaskan pentingnya mekanisme penegakan disiplin internal DPR melalui MKD agar sengketa dan perselisihan tetap dalam koridor tata kelola yang baik. Meskipun laporan tersebut menambah tekanan politik, para pihak diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan secara profesional tanpa menghambat agenda legislasi nasional. DPR sendiri telah memprogramkan kelanjutan pembahasan RKUHAP dalam beberapa sesi berikutnya, dengan MKD dijadwalkan menggelar sidang internal terkait laporan ini.

Habiburokhman tetap optimistis bahwa mekanisme MKD akan berjalan dengan objektivitas dan menyelesaikan sengketa secara tuntas. “Kami semua adalah bagian dari DPR yang harus bekerja sama memajukan pembentukan undang-undang yang berkualitas, bukan mengutamakan perpecahan,” ujarnya. Langkah-langkah hukum dan etik yang diproses MKD diharapkan mampu menghasilkan keputusan yang adil dan menjaga reputasi DPR di mata publik.

Ke depan, perkembangan kasus ini akan terus menjadi sorotan karena dapat memberi preseden bagi penguatan peran MKD dalam pengawasan anggota dan memperbaiki tata kelola lembaga legislatif. Selain itu, momentum ini juga penting bagi kelancaran reformasi hukum pidana yang menjadi rumusan utama RKUHAP. Para anggota DPR dikabarkan tengah berupaya mencari titik temu guna menghindari eskalasi konflik internal yang dapat mengganggu proses legislasi strategis di tahun politik 2025.

Sikap resmi Habiburokhman, laporan 11 anggota Panja ke MKD, serta peran strategis Mahkamah Kehormatan Dewan membentuk dinamika penting yang perlu dicermati oleh publik dan pengamat politik dalam konteks reformasi hukum dan tata kelola DPR. Pengawasan ketat dari MKD sekaligus menjadi instrumen penting penegakan disiplin di DPR, memastikan bahwa proses pembentukan undang-undang tetap berjalan sesuai prinsip etika dan transparansi.[]