Dampak Belum Disahkannya RKUHAP pada Kegaduhan Hukum Indonesia

BahasBerita.com – Belum disahkannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) oleh DPR hingga kini menimbulkan kegaduhan di kalangan praktisi hukum, khususnya di Asosiasi Konsultan dan Pengacara Indonesia (Ikadin). Situasi ini memicu ketidakpastian hukum yang semakin dirasakan oleh pelaku usaha dan pengacara. Dampak nyata ketidakjelasan regulasi tersebut tercermin dalam meningkatnya aktivitas litigasi yang terjadi, seperti kasus penyelesaian gugatan perusahaan Tendit dan pencarian penasihat hukum baru oleh First Brands. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa penundaan pengesahan RKUHAP berdampak langsung pada dinamika litigasi bisnis dan hukum pidana di Indonesia.

Proses legislasi RKUHAP yang belum mencapai tahap final membuat sistem hukum acara pidana Indonesia masih bergantung pada peraturan lama yang dianggap kurang efektif dan sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Ikadin, sebagai organisasi advokat yang memiliki peran strategis dalam mengawal proses legislasi, aktif menyuarakan pentingnya rancangan tersebut agar segera disahkan. Direktur Eksekutif Ikadin menyatakan, “Ketidakpastian hukum akibat belum disahkannya RKUHAP memperpanjang sengketa hukum yang sebenarnya bisa diminimalisir dengan adanya aturan yang jelas dan modern.” Pernyataan ini menunjukkan keprihatinan Ikadin terhadap praktik litigasi yang makin kompleks dan cenderung menguntungkan pihak yang mampu memanfaatkan kekosongan regulasi.

Kasus Tendit menjadi salah satu contoh konkret bagaimana ketidakpastian hukum pidana berimbas pada proses penyelesaian sengketa korporasi. Perusahaan ini menghadapi tuntutan hukum yang berlarut-larut dikarenakan perkembangan hukum acara pidana yang belum mengakomodasi kebutuhan penanganan perkara bisnis dengan cepat dan adil. Selain itu, First Brands sebagai salah satu entitas bisnis terkemuka juga tengah giat mencari penasihat hukum baru untuk menghadapi potensi risiko hukum di tengah situasi regulasi yang tidak pasti. Tren ini mencerminkan bagaimana dunia bisnis di Indonesia semakin mewaspadai dampak kegaduhan hukum yang berakar pada RKUHAP yang belum disahkan.

Ketidakpastian ini berpotensi memicu meningkatnya sengketa hukum korporasi dalam jangka menengah hingga panjang, jika RKUHAP terus tertunda. Dengan tidak adanya aturan baru yang mengikat, para pengacara dan pelaku usaha masih harus beroperasi dalam sistem lama yang dinilai tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak yang cukup bagi para pihak dalam proses pidana. Lebih jauh lagi, adanya kegaduhan hukum akibat penundaan ini juga bisa menghambat investasi dan pertumbuhan bisnis secara umum karena risiko hukum yang sulit diprediksi.

Riwayat RKUHAP bermula dari upaya reformasi hukum pidana yang bertujuan memperbarui aturan hukum acara pidana warisan kolonial Belanda yang sudah ketinggalan zaman. RKUHAP diharapkan dapat memperkuat prinsip peradilan yang adil, cepat, dan transparan, serta memberikan kepastian hukum yang jelas untuk mengurangi praktik penyalahgunaan proses hukum. Ikadin lagi-lagi berperan penting sebagai ujung tombak pengawalan hukum, mendukung reformasi sekaligus memberikan masukan kritis agar rancangan undang-undang tersebut sesuai dengan kebutuhan praktisi dan pemangku kepentingan hukum di Indonesia.

Selain peran Ikadin, dinamika politik dan prosedur legislatif juga berkaitan erat dengan lambatnya pengesahan RKUHAP. Banyak pihak menduga bahwa perdebatan politik dan adanya kepentingan tertentu menjadi faktor penghambat utama. Pernyataan resmi Ikadin menyebutkan bahwa “Pengesahan RKUHAP bukan hanya soal teknis legislasi, tapi juga soal menjaga integritas sistem peradilan dan hak asasi manusia yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah dan DPR.”

Dampak kegaduhan hukum akibat belum disahkannya RKUHAP juga terjadi pada sektor bisnis yang semakin kompleks dan membutuhkan kepastian regulasi dalam penyelesaian sengketa. Tahun ini, sejumlah industri melihat peningkatan permintaan layanan hukum, terutama dalam litigasi bisnis, karena ketidakpastian regulasi pidana yang valid. Ikadin mengingatkan bahwa ketidakjelasan tersebut bisa memperbesar biaya hukum dan waktu penyelesaian sengketa, yang berimbas negatif pada stabilitas bisnis nasional.

Melihat berbagai implikasi tersebut, potensi risiko hukum jangka panjang seperti perlambatan reformasi hukum, ketidakpastian korporasi, dan meningkatnya penyalahgunaan proses hukum menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi. Ikadin bersama berbagai pemangku kepentingan hukum terus mendorong pemerintah dan legislatif untuk mempercepat pengesahan RKUHAP agar sistem hukum pidana dapat memenuhi standar keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan masyarakat.

Harapan besar saat ini tertuju pada langkah konkret DPR dan pemerintah dalam menyelesaikan hambatan yang selama ini memperlambat pengesahan RKUHAP. Langkah tersebut tidak hanya penting untuk stabilitas hukum nasional, tetapi juga untuk memperkuat ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan disahkannya RKUHAP, diharapkan sengketa hukum yang berlarut dapat diminimalisir, memberi perlindungan hukum yang setara bagi semua pihak, dan mendukung iklim investasi yang kondusif.

Menghadapi situasi ini, para pelaku industri, pengacara, dan organisasi hukum harus tetap waspada dan adaptif terhadap dinamika regulasi yang masih berkembang. Komunikasi intensif antara Ikadin, DPR, dan institusi terkait menjadi kunci bagi terciptanya sistem hukum acara pidana yang modern dan responsif terhadap tantangan hukum masa kini.

Kesimpulannya, ketidakpastian hukum akibat belum disahkannya RKUHAP oleh DPR telah memicu kegaduhan di ranah hukum dan bisnis Indonesia, yang terlihat dari meningkatnya litigasi dan keresahan para pelaku usaha. Ikadin secara proaktif mengawal proses ini dengan memberikan masukan dan advokasi agar proses legislasi dapat segera mencapai tahap final. Langkah cepat dan sinergi antara pemerintah, DPR, dan organisasi hukum menjadi sangat penting untuk mewujudkan reformasi hukum pidana yang mampu menjawab tantangan zaman dan memperkuat sistem peradilan Indonesia.