Apakah WNA Bisa Jadi Direksi BUMN? Analisis Celah UU BUMN

BahasBerita.com – Baru-baru ini, diskusi mengenai kemungkinan warga negara asing (WNA) diangkat sebagai direksi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia kembali mengemuka. Analisis pakar hukum menemukan adanya celah dalam Undang-Undang BUMN yang belum secara eksplisit melarang pengangkatan direksi WNA, meskipun belum ada regulasi resmi yang mengatur secara rinci soal hal ini. Perdebatan ini muncul di tengah kebutuhan BUMN untuk menghadirkan kompetensi global guna memperkuat daya saing dan tata kelola perusahaan negara.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara mengatur mekanisme pengangkatan direksi BUMN dengan penekanan pada kewarganegaraan Indonesia. Namun, dalam teks regulasi tersebut tidak secara tegas menyebutkan larangan atau pembatasan eksplisit terkait kewarganegaraan direksi. Ketentuan ini membuka ruang interpretasi yang menjadi perhatian para pakar hukum dan praktisi bisnis. Dalam konteks globalisasi dan persaingan bisnis internasional, kebutuhan akan keahlian khusus sering kali mendorong BUMN mempertimbangkan nama-nama profesional dari luar negeri untuk posisi strategis.

Pakar hukum dari Universitas Indonesia, Dr. Arief Santoso, menyampaikan bahwa secara formal memang tidak ada ketentuan eksplisit yang melarang WNA menjadi direksi BUMN. “UU BUMN saat ini belum mengatur secara rinci mengenai kewarganegaraan direksi. Ini menciptakan celah hukum yang secara teknis memungkinkan, namun dari sisi tata kelola dan risiko hukum, perlu kehati-hatian ekstra,” ujarnya. Menurut Arief, celah ini dapat menimbulkan risiko terkait pengawasan, kontrol negara atas aset strategis, serta potensi konflik kepentingan yang sulit diantisipasi jika tidak ada regulasi pendukung yang jelas.

Selain aspek legal, risiko tata kelola juga menjadi perhatian. Pengangkatan direksi asing tanpa kerangka hukum yang jelas dapat menimbulkan tantangan dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan nilai-nilai nasional. Hal ini disoroti oleh pakar hukum korporasi, Siti Nurhayati, yang menekankan pentingnya harmonisasi antara regulasi ketenagakerjaan dan hukum korporasi BUMN. “Perlu ada pengaturan yang komprehensif agar pengangkatan direksi asing tidak menimbulkan celah bagi praktik yang merugikan negara,” ujarnya.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan belum ada kebijakan resmi yang mengizinkan pengangkatan warga asing sebagai direksi. Juru bicara Kementerian BUMN, Agus Prasetyo, menegaskan bahwa saat ini posisi direksi BUMN masih diisi oleh warga negara Indonesia. “Kami terus memantau perkembangan regulasi dan memastikan bahwa tata kelola BUMN sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menjaga kepentingan negara,” jelas Agus. Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Hidayat, menambahkan bahwa DPR mendukung revisi UU BUMN untuk memperjelas ketentuan terkait kewarganegaraan direksi agar tidak menimbulkan ambiguitas hukum.

Dari sisi praktisi bisnis, pengamat tata kelola perusahaan, Indra Wijaya, mengungkapkan bahwa keterbukaan terhadap direksi asing dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kompetensi dan wawasan internasional BUMN. Namun, ia mengingatkan perlunya pengawasan ketat dan mekanisme kontrol yang jelas. “Jika regulasi tidak diperbarui, pengangkatan direksi asing berpotensi membawa risiko governance yang serius. Oleh sebab itu, revisi regulasi menjadi sangat penting,” kata Indra.

Isu ini juga berimplikasi pada kebijakan sumber daya manusia di BUMN. Pengangkatan direksi WNA memerlukan penyesuaian regulasi ketenagakerjaan, termasuk perizinan kerja, akuntabilitas, dan perlindungan data perusahaan. Selain itu, perlu dipertimbangkan pula bagaimana pengaruhnya terhadap dinamika internal organisasi dan budaya kerja BUMN.

Dalam perspektif jangka panjang, potensi revisi UU BUMN menjadi langkah strategis untuk menutup celah hukum ini. Revisi tersebut diharapkan mampu memberikan batasan yang tegas tentang kewarganegaraan direksi, sekaligus mengakomodasi kebutuhan BUMN untuk bersaing secara global dengan tetap menjaga kontrol negara. Selain itu, penguatan pengawasan dan tata kelola BUMN melalui regulasi pelengkap juga menjadi bagian dari solusi agar potensi risiko dapat diminimalisir.

Isu pengangkatan warga negara asing sebagai direksi BUMN menuntut perhatian serius dari pembuat kebijakan dan pelaku bisnis. Pengawasan yang ketat dan regulasi yang jelas diperlukan untuk menjaga integritas serta mempertahankan kendali negara atas aset strategis. Pakar hukum menekankan pentingnya revisi Undang-Undang BUMN agar celah hukum terkait kewarganegaraan direksi dapat ditutup, sekaligus membuka ruang bagi tata kelola yang lebih profesional dan kompetitif di era globalisasi. Langkah ini menjadi krusial dalam memastikan bahwa BUMN tetap berperan sebagai motor penggerak perekonomian nasional dengan standar governance yang tinggi dan berorientasi pada kepentingan bangsa.