4.610 Kubik Kayu Ilegal Disita di Gresik, Negara Rugi Rp240 Miliar

BahasBerita.com – Penegak hukum di Gresik berhasil melakukan penyitaan besar-besaran dengan mengamankan sebanyak 4.610 kubik kayu ilegal yang diduga kuat berasal dari aktivitas illegal logging. Operasi penindakan tersebut mengakibatkan kerugian negara ditaksir mencapai sekitar Rp240 miliar, menjadi salah satu kasus penyitaan kayu ilegal terbesar di Jawa Timur tahun ini. Upaya ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam memperketat pengawasan terhadap perdagangan kayu ilegal yang merugikan negara dan lingkungan.

Penyitaan kayu ilegal tersebut dilakukan di beberapa titik di wilayah Gresik, melibatkan penyidik dari Polres Gresik dan aparat KLHK yang bekerja sama dalam operasi gabungan. Kayu ilegal yang disita terdiri dari berbagai jenis, dengan volume total mencapai 4.610 kubik, yang sebelumnya disimpan dan akan didistribusikan secara ilegal ke pasar domestik maupun ekspor. Kepala Satuan Reskrim Polres Gresik, AKP Slamet Widodo, menyatakan, “Pengungkapan ini merupakan hasil kerja keras tim dalam menindak perdagangan kayu ilegal yang selama ini merugikan negara dan mengancam kelestarian hutan.” Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK juga menegaskan bahwa proses hukum terhadap para pelaku masih berjalan dan akan diawasi secara ketat untuk memastikan pemberantasan illegal logging berjalan efektif.

Kasus ini bukanlah hal baru dalam konteks Indonesia yang selama bertahun-tahun menghadapi tantangan besar dalam penegakan hukum kehutanan. Illegal logging telah menjadi masalah nasional yang menyebabkan kerugian ekonomi signifikan serta berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak mudah diperbaiki. Selain kerugian negara berupa potensi pajak dan retribusi yang hilang, kayu ilegal juga menciptakan persaingan tidak sehat di pasar kayu legal dan mengancam keberlanjutan sumber daya hutan. Menurut data KLHK, kerugian negara akibat illegal logging diperkirakan mencapai triliunan rupiah tiap tahunnya, dengan dampak negatif yang meluas pada ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Pemerintah Indonesia melalui KLHK dan aparat penegak hukum terus memperkuat regulasi dan mengefektifkan operasi pengawasan kayu ilegal. Langkah ini termasuk peningkatan patroli hutan, penggunaan teknologi pengawasan seperti drone dan satelit, serta pemberian sanksi tegas berupa denda dan penahanan bagi para pelaku. Kepala Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Dr. Rina Wulandari, menegaskan, “Kami berkomitmen untuk menghilangkan praktik ilegal ini dari hulu hingga hilir, dengan kolaborasi lintas sektor yang lebih intensif.” Selain itu, kerja sama dengan masyarakat lokal dan lembaga swadaya masyarakat juga diperkuat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam menjaga kelestarian hutan.

Operasi penyitaan di Gresik ini menjadi langkah penting dalam memberikan efek jera kepada pelaku perdagangan kayu ilegal dan mempertegas bahwa pemerintah tidak akan mentolerir tindakan yang merugikan negara serta merusak lingkungan. Para pelaku yang terlibat dipastikan akan menghadapi proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Selain itu, upaya pemulihan daerah terdampak illegal logging juga menjadi prioritas untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang telah terdegradasi.

Ke depan, pemerintah berharap bahwa penegakan hukum yang semakin ketat akan menekan volume perdagangan kayu ilegal secara signifikan, sehingga kerugian negara dapat diminimalkan dan kelestarian hutan dapat terjaga. Masyarakat juga diimbau untuk turut berperan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan terkait kayu ilegal guna membantu aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menghentikan praktik ilegal tersebut secara cepat. Dengan sinergi yang kuat antara aparat, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan kasus serupa dapat ditekan dan ekosistem hutan Indonesia dapat dipertahankan demi keberlanjutan generasi mendatang.

Penyitaan kayu ilegal ini menunjukkan komitmen serius pemerintah Indonesia dalam memberantas illegal logging yang selama ini menjadi masalah serius bagi kelestarian lingkungan dan pendapatan negara. Dengan dukungan data resmi dan kerja sama lintas sektor, diharapkan upaya ini dapat menjadi contoh keberhasilan penegakan hukum kehutanan yang efektif dan berkelanjutan. Langkah selanjutnya adalah memastikan proses hukum berjalan transparan dan adil, serta memperkuat pencegahan agar praktik perdagangan kayu ilegal dapat diminimalisir secara signifikan di masa mendatang.