4 Pelaku Prostitusi Eks Dolly Surabaya Jalani Tipiring

BahasBerita.com – Empat pelaku prostitusi yang beroperasi di eks lokalisasi Dolly Surabaya kini tengah menjalani proses hukum di pengadilan setempat dengan tuntutan pidana ringan atau biasa dikenal sebagai tipiring. Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Surabaya sebagai bagian dari upaya aparat penegak hukum dalam menindak praktik prostitusi ilegal yang masih berlangsung pasca penutupan lokalisasi terbesar di Indonesia tersebut. Penanganan hukum ini menjadi langkah strategis guna mengatasi dampak sosial dan mempertahankan ketertiban masyarakat pascapenetapan kebijakan pelarangan lokalisasi.

Pengadilan Negeri Surabaya saat ini menangani empat kasus pelaku prostitusi yang sebelumnya aktif di eks lokalisasi Dolly. Sidang akan dijalankan menggunakan mekanisme hukum pidana ringan (tipiring), yang umum diterapkan untuk pelanggaran terkait moral dan ketertiban umum. Menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya, penggunaan tipiring dipilih karena sesuai dengan karakter pelanggaran dan prosedur lebih cepat dibandingkan proses pidana biasa, sehingga mempercepat penegakan hukum dan memberikan efek jera bagi para pelaku. Proses sidang ini dijadwalkan berlangsung dalam beberapa sesi, tanpa menyebut waktu spesifik mengingat jadwal disesuaikan dengan agenda pengadilan.

Eks lokalisasi Dolly sendiri memiliki sejarah panjang sebagai kawasan prostitusi terbesar di Asia Tenggara sebelum pemerintah Surabaya resmi menutupnya beberapa tahun lalu dalam upaya menghilangkan eksploitasi seksual secara terorganisir. Penutupan tersebut diiringi dengan berbagai program sosial untuk mengalihkan mata pencaharian para pekerja seks komersial (PSK) dan memulihkan tatanan sosial di wilayah tersebut. Namun, meski sudah dilakukan penutupan, praktik prostitusi tetap saja muncul secara ilegal di sekitar bekas lokalisasi, sehingga menimbulkan tantangan baru bagi aparat keamanan dan penegak hukum.

Aparat kepolisian Surabaya bersama pemerintah daerah intens melakukan patroli dan razia rutin untuk menekan praktik prostitusi ilegal yang masih terjadi di eks Dolly. Namun, penegakan hukum pidana ringan menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan bukti dan upaya para pelaku untuk beroperasi secara sembunyi-sembunyi. Menurut Kepala Bagian Humas Polrestabes Surabaya, penanganan tipiring dipandang efektif sebagai langkah awal dalam mengurangi aktivitas tersebut, sekaligus memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar tidak mendukung keberadaan prostitusi. Pemerintah kota juga mengoptimalkan kerja sama dengan lembaga sosial dan organisasi masyarakat untuk memberikan alternatif mata pencaharian dan rehabilitasi bagi para PSK.

Penggunaan sistem hukum pidana ringan menjadi sorotan karena efektivitas dan prosesnya yang lebih cepat dibandingkan prosedur pidana umum. Pengadilan Surabaya memandang mekanisme tipiring sebagai pendekatan pragmatis untuk menangani kasus-kasus pelanggaran yang sifatnya berulang dan melibatkan masyarakat luas, sebagaimana yang dialami di eks Dolly. Namun, pengacara yang mengikuti jalannya sidang menyatakan bahwa meskipun hukuman tipiring relatif ringan, upaya pendampingan dan edukasi hukum terhadap pelaku dan masyarakat dirasa krusial agar dampak sosial lebih menyeluruh dapat tercapai.

Penutupan lokalisasi Dolly yang semula menjadi pusat ekonomi informal bagi ribuan orang memang menimbulkan perubahan signifikan, tidak hanya pada sektor ekonomi lokal tetapi juga dalam hal tatanan sosial. Masyarakat Surabaya mengalami transisi budaya dan ekonomi yang cukup besar, sementara sejumlah pelaku prostitusi berusaha bertahan dengan berbagai cara, termasuk kembali ke praktik ilegal yang kini menjadi sasaran penegakan hukum yang ketat. Pemerintah kota Surabaya terus berupaya melalui pendekatan terpadu, menggabungkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi agar program penghentian praktik prostitusi lebih efektif dan berkelanjutan.

Ke depan, proses hukum yang tengah berlangsung di pengadilan Surabaya ini diperkirakan akan menjadi titik tolak dalam memperkuat penegakan hukum terhadap prostitusi ilegal di kota tersebut. Langkah ini juga membuka peluang bagi pemerintah untuk merancang kebijakan baru yang lebih komprehensif, seperti peningkatan peran aparat keamanan dalam patroli dan pembentukan pusat rehabilitasi sosial bagi pelaku. Masyarakat diharapkan turut mendukung upaya ini dengan meningkatkan kesadarannya terhadap hukum dan sosial demi terciptanya lingkungan yang aman dan tertib.

Proses sidang ini menjadi indikasi nyata langkah serius pemerintah dan aparat hukum dalam menghapus praktik prostitusi di bekas Dolly dan wilayah sekitar. Dengan pendekatan tipiring, proses hukum dapat berjalan dengan efisien, memberikan efek jera sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat. Selanjutnya, diharapkan ada program-program lanjutan yang tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pemberdayaan sosial ekonomi agar dampak sosial penutupan lokalisasi Dolly dapat diatasi secara menyeluruh tanpa menimbulkan permasalahan baru. Jika keberlanjutan program penanganan ini berhasil, maka Surabaya bisa menjadi contoh daerah lain dalam menyikapi persoalan prostitusi pasca-penutupan lokalisasi.