Arsip Tag: reformasi birokrasi Indonesia

Pemerintah resmi perbolehkan anggota Polri isi posisi strategis di 17 kementerian. Kebijakan ini tingkatkan sinergi keamanan dan pelayanan publik.

Kapolri terbitkan aturan penempatan polisi di 17 kementerian untuk perkuat koordinasi dan efektivitas pemerintahan. Reformasi birokrasi dan sinergi op

Komisi II DPR bentuk lembaga independen pengawas ASN sesuai putusan MK 2025. Langkah ini tingkatkan profesionalisme dan akuntabilitas ASN di Indonesia

Komisi II DPR siapkan lembaga independen ASN untuk pengawasan profesional dan transparan sesuai putusan MK. Dorong reformasi birokrasi dan tata kelola

Pelantikan kabinet Merah Putih 8 Oktober resmi dilakukan. Simak susunan baru, perubahan strategis, dan dampaknya bagi pembangunan nasional Indonesia.