PBB Usul Pangkas Anggaran Rp9,5 T dan PHK 18% Pekerja 2026

BahasBerita.com – PBB Usul mengajukan pemangkasan anggaran nasional sebesar Rp9,5 triliun untuk tahun anggaran 2026 sekaligus merencanakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 18 persen pekerja. Kebijakan ini muncul sebagai bagian dari strategi fiskal pemerintah dalam menghadapi tekanan ekonomi yang meningkat serta menekan belanja negara demi efisiensi operasional. Langkah ini dinilai krusial untuk menyeimbangkan anggaran di tengah perlambatan ekonomi dan tantangan fiskal yang semakin berat.

Pengurangan anggaran yang diajukan PBB Usul mencakup berbagai pos belanja pemerintah dengan fokus pada pembatasan pengeluaran non-prioritas dan optimalisasi program. Pemerintah menyatakan bahwa pemangkasan ini merupakan respons atas kondisi fiskal nasional yang menuntut penyesuaian agar defisit anggaran dapat ditekan dalam batas yang aman. Sementara itu, rencana PHK sebesar 18 persen tenaga kerja di sektor pemerintahan dan BUMN menyasar restrukturisasi organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran akan dampak sosial dan ekonomi, terutama pada tingkat pengangguran dan daya beli masyarakat.

Dampak langsung dari pemangkasan anggaran dan PHK diperkirakan akan menambah angka pengangguran nasional yang sudah menunjukkan tren peningkatan sejak awal tahun ini. Menurut proyeksi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, penambahan sekitar 1,2 juta pekerja yang kehilangan pekerjaan akan memberi tekanan pada pasar tenaga kerja, berpotensi menurunkan konsumsi domestik serta memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, ketidakstabilan sosial dapat meningkat akibat reaksi keras dari organisasi buruh, yang mengancam akan melakukan serangkaian demonstrasi dan mogok kerja untuk mempertahankan hak-hak pekerja.

Pemerintah menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan solusi terpaksa yang sulit dihindari. Menurut Menteri Keuangan yang dikutip dari konferensi pers resmi, “Pemangkasan anggaran dan restrukturisasi tenaga kerja adalah langkah strategis untuk menjaga kelangsungan fiskal negara agar tetap stabil di tengah tekanan ekonomi global dan domestik.” Ia menegaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan program reintegrasi tenaga kerja dan pelatihan vokasi untuk membantu pekerja terdampak beradaptasi di pasar kerja baru. Di sisi lain, Ketua PBB Usul menambahkan bahwa usulan ini diajukan berdasarkan analisis keuangan mendalam guna mewujudkan anggaran yang sehat dan mendukung pemulihan ekonomi jangka panjang.

Reaksi dari organisasi buruh cukup keras, dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan kekhawatiran atas rencana PHK massal tersebut. Wakil KSPI menyatakan, “PHK 18 persen adalah ancaman nyata bagi stabilitas sosial dan ekonomi rakyat pekerja. Kami menuntut dialog terbuka dengan pemerintah untuk mencari solusi yang tidak merugikan buruh.” Sementara itu, asosiasi pengusaha menyambut upaya efisiensi ini dengan hati-hati, mengingat restrukturisasi tenaga kerja juga dapat membawa peluang perbaikan struktur organisasi dan peningkatan daya saing industri nasional.

Kebijakan pemangkasan anggaran dan PHK ini sebenarnya memiliki konteks yang luas dalam kondisi ekonomi Indonesia yang mengalami perlambatan pertumbuhan sejak awal tahun ini, dipicu oleh pelemahan ekspor, kenaikan suku bunga global, dan tekanan inflasi. Pemerintah sudah beberapa kali melaksanakan efisiensi anggaran dalam beberapa tahun terakhir, namun besaran pengurangan tahun 2026 tergolong signifikan dan mencerminkan kebutuhan mendesak untuk memperbaiki posisi fiskal. Upaya ini sejatinya diarahkan agar defisit anggaran tetap terkendali dan kemampuan pembiayaan negara tidak terganggu, yang penting bagi stabilitas makroekonomi dan menjaga kepercayaan investor.

Dalam jangka pendek, pengurangan belanja dan PHK ini diprediksi menekan daya beli masyarakat dan menimbulkan tekanan sosial. Namun, pemerintah berharap restrukturisasi dan efisiensi ini akan memperkuat fondasi ekonomi melalui pengelolaan anggaran yang lebih sehat dan peningkatan produktivitas. Beberapa program pendukung sedang dirumuskan, termasuk pelatihan kerja kembali (reskilling) dan insentif untuk sektor usaha yang terdampak, guna mempercepat pemulihan tenaga kerja dan menjaga kesinambungan sektor swasta.

Sejumlah analis ekonomi memberikan pandangan bahwa meskipun langkah ini membawa risiko sosial ekonomi signifikan, namun bila dikombinasikan dengan reformasi struktural dan stimulus yang tepat, kebijakan fiskal restriktif ini dapat membantu menstabilkan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah hingga panjang. Mereka menyoroti pentingnya pemerintah untuk transparan dan melibatkan semua pemangku kepentingan agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan ketidakpastian berlebihan di pasar.

Langkah selanjutnya yang akan diambil pemerintah termasuk penyusunan mekanisme monitoring dan evaluasi ketat untuk memastikan pelaksanaan pemangkasan anggaran dan PHK berjalan sesuai rencana dan dampaknya dapat diminimalkan. Pemerintah juga menegaskan komitmennya pada dialog sosial yang konstruktif dengan organisasi pekerja dan pengusaha untuk menemukan solusi berbasis konsensus, guna menjaga stabilitas sosial dan iklim investasi yang kondusif.

PBB Usul dan pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan kebutuhan efisiensi fiskal dengan perlindungan sosial. Kebijakan pemangkasan anggaran Rp9,5 triliun dan PHK 18 persen pekerja ini akan menjadi ujian nyata kemampuan negara dalam mengelola tekanan ekonomi di masa mendatang sekaligus menjaga kestabilan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Semua langkah dan respons akan menjadi kunci penting bagi prospek pemulihan ekonomi Indonesia di masa depan.